Badung, Bali (ANTARA) – Presiden kelima Indonesia dan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak bermaksud menjadi kekuatan oposisi, tetapi berperan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan.
“Peran kami adalah memastikan upaya pembangunan nasional tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD),” ujarnya dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu.
Mantan presiden itu menekankan bahwa kongres telah memutuskan PDIP akan bertindak sebagai fraksi kritis dan penyeimbang yang mengawasi kepatuhan pemerintah Prabowo Subianto terhadap UUD 1945.
Dia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga tidak mengenal dikotomi oposisi dan koalisi seperti di pemerintahan parlementer.
Namun, kesalahpahaman tentang konsep ini masih umum di masyarakat Indonesia, katanya.
“Model demokrasi yang dianut Indonesia bukanlah yang mendukung adanya blok kekuatan. Sebaliknya, demokrasi kita berdasar pada kedaulatan rakyat dan UUD,” jelasnya.
PDIP, tambahnya, adalah partai berideologi yang memperjuangkan kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas agar penguasa memimpin sesuai UUD demi kebaikan bersama.
“UUD berada di atas segalanya,” kata putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, itu.
Dalam kongres tersebut, Megawati kembali terpilih sebagai ketua PDIP, memperpanjang kepemimpinannya sejak mendirikan partai pada 1999. Ia akan memimpin partai nasionalis ini hingga setidaknya 2030.
Selain pemilihan, kader PDIP juga menggunakan momen ini untuk rapat komisi guna menentukan arah partai.
Berita terkait: Megawati ajak persatuan Asia-Afrika soal Palestina
Berita terkait: Prabowo dan Megawati diprediksi akan lebih sering bertemu
Penerjemah: Bagus A, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025