Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan 14 ton beras untuk program cadangan keamanan pangan tahun ini. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo, menyatakan pada hari Rabu bahwa cadangan beras tersebut ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama selama keadaan darurat seperti bencana alam.
“Misalnya, kami mendistribusikan bantuan pangan kepada korban longsor di distrik Pegunungan Arfak,” kata Ullo. Dia menjelaskan bahwa tujuan dari pendistribusian bantuan pangan kepada korban bencana adalah untuk mencegah kelaparan.
Kantornya juga melakukan pengumpulan data yang cermat untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan berkoordinasi dengan lembaga terkait selama bencana alam atau krisis pangan yang dapat mempengaruhi stabilitas regional.
“Tindakan intervensi harus mengandalkan data yang akurat untuk memastikan distribusi sampai kepada merek yang paling membutuhkannya,” tegas Ullo. Saat ini, Kantor Ketahanan Pangan Papua Barat menggunakan gudang yang dimiliki oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) di Manokwari untuk menyimpan persediaan beras, tambahnya.
Sebelumnya, Badan Ketahanan Pangan Nasional meminta pemerintah provinsi untuk membangun gudang inklusif untuk menyimpan cadangan pangan masyarakat.
Ullo juga mengungkapkan bahwa tambahan 36 ton beras akan didistribusikan ke tujuh kabupaten di Papua Barat, termasuk Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
“Distribusi bantuan sosial merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kemiskinan ekstrim, mengurangi stunting, dan mengendalikan inflasi di Papua Barat,” katanya. Persediaan beras berasal dari luar provinsi karena kenaikan harga beras lokal, yang memberatkan anggaran, tambahnya.
Berita terkait: Papua Barat dapat menjadi lumbung padi untuk empat provinsi: menteri Berita terkait: Pemerintah mendistribusikan 24.540 kg bantuan beras kepada masyarakat Papua Barat
Translator: Fransiskus W, Kenzu Editor: Anton Santoso Copyright © ANTARA 2024