Jakarta (ANTARA) – Wakil ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Budisatrio Djiwandono, telah meminta penyelidikan menyeluruh terhadap ledakan saat pembuangan amunisi yang kadaluwarsa di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Beliau menjamin bahwa Komisi I DPR akan sepenuhnya mendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyelidiki insiden tersebut secara transparan, yang menyebabkan 13 orang tewas, termasuk perwira TNI.
Menurut Djiwandono, hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab insiden dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kami berpikir bahwa diperlukan audit menyeluruh terhadap SOP (standar prosedur operasional) pengelolaan logistik dan pembuangan amunisi yang kadaluwarsa,” katanya di sini pada hari Selasa.
Selain itu, beliau menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil selama kegiatan militer berisiko tinggi penting untuk mencegah hilangnya nyawa.
Penyebaran informasi tentang lokasi kegiatan militer dan pembatasan akses ke lokasi tersebut harus dievaluasi dan diperketat untuk memastikan keselamatan masyarakat tidak diabaikan, katanya.
Insiden tersebut, tambahnya, harus menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap SOP harus diprioritaskan.
“Keselamatan semua pihak, baik perwira militer maupun warga sipil, adalah prioritas utama dalam setiap kegiatan serupa atau kegiatan militer lainnya,” katanya.
Beliau menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas kehilangan nyawa dalam insiden tersebut.
TNI sebelumnya mengkonfirmasi bahwa 13 orang, termasuk empat perwira militer, tewas dalam ledakan yang terjadi saat mereka mencoba membuang amunisi yang kadaluwarsa pada hari Senin.
Ledakan terjadi pukul 09.30 waktu setempat di sebuah lokasi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut di desa Sagara, Kabupaten Garut.
Berita terkait: 13 tewas setelah amunisi meledak saat pembuangan di Garut, Jawa Barat
Berita terkait: TNI diminta untuk memperbarui standar keamanan amunisi, memindahkan gudang
Penerjemah: Bagus Ahmad, Raka Adji
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025