Pangan, keamanan energi untuk menjaga kedaulatan nasional Indonesia: PCO

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC) Hasan Nasbi menggambarkan komitmen jangka panjang Presiden Prabowo Subianto terhadap ketahanan pangan dan energi sebagai upaya konsisten untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Mengucapkan pidato pada diskusi publik berjudul “Apa Kabar Prabowo?” di sini pada Sabtu, Nasbi mengatakan bahwa konsistensi presiden mencerminkan komitmennya untuk menjaga kedaulatan nasional.

“Sejak tahun 2014—atau bahkan sebelumnya—Pak Prabowo telah menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi. Saat itu, banyak yang mempertanyakan relevansi masalah-masalah ini,” katanya, memulai diskusi tersebut.

Ia mencatat bahwa konflik global belakangan ini, termasuk perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza-Israel, dan ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan, telah menegaskan pentingnya dan relevansi pesan Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa visi Presiden Prabowo berakar dari kekhawatiran atas gangguan rantai pasok global yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik. Ia menekankan bahwa bahkan dengan sumber daya keuangan yang cukup, sebuah negara mungkin tidak dapat mengimpor kebutuhan pokok jika perdagangan global terganggu.

Terkait berita: Industri kelapa sawit berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi: Menteri

“Mengapa presiden begitu gigih dalam hal-hal ini? Mengapa dia sangat mendorong kemandirian? (Ini) karena dunia bisa jatuh ke dalam krisis kapan saja,” paparnya.

Dalam hal ketahanan energi, Nasbi menunjukkan bahwa Indonesia tetap sangat bergantung pada bahan bakar impor.

“Misalnya, dalam hal konsumsi bahan bakar, kita menggunakan sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, dengan sekitar satu juta barel diimpor setiap hari,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kemandirian nasional sangat penting bukan hanya di masa krisis tetapi juga bermanfaat di masa damai.

“Bahkan di masa damai, (menjaga) ketahanan pangan sangat baik bagi kita, karena kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk impor barang-barang penting,” tambahnya.

MEMBACA  Wall Street mengatakan beli saham yang membayar dividen dengan $6 triliun uang tunai siap untuk dideploy.

Terkait berita: Presiden desak kabinet untuk menjaga ketahanan pangan, energi: menteri

Penerjemah: Andi, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025