Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan panduan saku yang merinci program kesejahteraan 2026 untuk membantu masyarakat lebih paham dan mengakses bantuan negara, kata para pejabat pada Rabu.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebutkan bahwa “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026” ini mengumpulkan berbagai skema bantuan pemerintah kedalam satu kerangka terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketepatan sasaran.
“Buku ini dirancang agar rakyat lebih mudah memahami dan mengakses berbagai program dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa panduan ini memetakan dukungan kesejahteraan sepanjang siklus hidup seseorang, menekankan pendekatan pemerintah untuk bantuan berkelanjutan dari masa kehamilan hingga lanjut usia.
“Ini mencerminkan arah kebijakan bahwa kesejahteraan bukan intervensi sekali waktu, tapi dukungan terus-menerus sepanjang hidup,” tambahnya.
Program yang tercakup antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, subsidi listrik, dukungan usaha, inisiatif Makanan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekolah Sekolah Rakyat, serta subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Semua program ini terintegrasi melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menurut pemerintah kunci untuk meningkatkan akurasi data dan mencegah tumpang-tindih dalam penyaluran bantuan.
Integrasi ini juga diharapkan memastikan bantuan sampai pada penerima yang tepat secara lebih efektif.
“Semua program kesejahteraan di 2026 dirancang agar terintegrasi dan berkelanjutan, dengan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Qodari.
Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya bertujuan memberi bantuan, tetapi juga membangun fondasi untuk warga negara yang lebih sehat, terdidik, dan produktif.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan penyelenggaraan layanan publik.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 6 April untuk meninjau kemajuan program Sekolah Rakyat dan koordinasi penyaluran bantuan sosial.
Yusuf menyatakan program tersebut menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam prestasi siswa di tingkat nasional dan internasional.
Berita terkait: Pemerintah targetkan penyelesaian 101 unit Sekolah Rakyat pada Juni 2026
Berita terkait: Sekolah Rakyat Indonesia cerminkan konvensi hak anak: Menteri
Penerjemah: Prisca, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026