Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan kementeriannya akan mengamankan lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penguasaan liar pasca banjir dan tanah longsor baru-baru ini.
“Informasi menyebutkan 65.000 hektar sawah tertutup lumpur. Hal ini berpotensi menghilangkan lahan pertanian. Pihak-pihak tak bertanggung jawab dapat mengklaim lahan jika batas-batasnya hilang,” kata Nusron di Jakarta, Senin.
Dia menekankan kementerian akan memantau dan melindungi daerah terdampak.
“Lahan yang sudah bersertifikat aman karena batasnya tercatat dalam data spasial kami. Lahan yang belum terdaftar lebih sulit diamankan,” tambahnya.
Kementerian akan memprioritaskan verifikasi kepemilikan lahan dan pemetaan data spasial untuk mencegah klaim ilegal.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah mempercepat pemulihan 40.000 hektar lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Berita terkait: Kementerian rencanakan penggunaan tanah negara untuk korban bencana Sumatera: Nusron
Rencana pemulihan termasuk penyaluran bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian, serta pendampingan lapangan untuk mengembalikan produksi pangan nasional.
Amran menyebut program ini menjamin rekonstruksi menyeluruh, mulai dari perbaikan sawah yang hilang, penanaman ulang, hingga pengembalian lahan ke pemilik sah setelah pulih.
Dalam kunjungan ke 82 hektar lahan pertanian rusak di Tapanuli Tengah, Amran mengatakan pemerintah pusat akan mengawasi perbaikan. Petani tidak akan menanggung biaya, dan rekonstruksi akan berjalan cepat.
Dia mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan administrasi batas lahan agar pekerjaan pemulihan bisa langsung dimulai.
Pendekatan terkoordinasi antara ATR/BPN dan Kementerian Pertanian bertujuan mengamankan hak atas tanah sambil memulihkan produktivitas pertanian di daerah terdampak bencana.
Pemerintah menegaskan sawah bersertifikat tetap terlindungi, sementara lahan tidak terdaftar akan diverifikasi untuk cegah eksploitasi oleh spekulan tanah.
Pemerintah menyatakan semua langkah pemulihan akan dibiayai penuh dan dipantau ketat untuk menjamin transparansi dan efisiensi.
Berita terkait: Pemerintah RI rencanakan revisi besar tata guna lahan di Sumatera terdampak banjir
Penerjemah: Aji Cakti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025