Jakarta (ANTARA) – Penyebaran narasi inklusif merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah munculnya polarisasi di tengah masyarakat pasca Pemilu 2024, demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
\”Diperlukan untuk menggema narasi inklusif yang dapat merangkul semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi terhadap latar belakang dan kelompok apapun,\” ujarnya dalam siaran pers yang diterima dari kantornya pada Jumat (15 Maret).
Menteri tersebut menyampaikan pernyataan tersebut setelah menghadiri Rapat Editorial Nasional untuk Permasalahan dan Perkembangan pasca Pemilu 2024 yang diselenggarakan di kantor televisi negara TVRI, Jakarta, pada Kamis (14 Maret).
Menteri menegaskan bahwa penyebaran narasi yang bersifat eksklusif dan provokatif dapat menyebabkan fragmentasi yang pada akhirnya dapat mengancam harmoni yang dibangun oleh bangsa Indonesia yang heterogen.
Dalam konteks tersebut, Setiadi mendesak media massa Indonesia untuk melawan narasi-narasi tersebut dengan menyebarkan narasi yang lebih inklusif dan bebas dari kepentingan politik.
\”Tindakan tersebut sangat penting untuk mencegah masyarakat percaya bahwa pemerintahan selanjutnya lahir dari kecurangan pemilu,\” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Setiadi, Usman Kansong, menyatakan bahwa saat ini negara sedang menyaksikan penyebaran narasi berbahaya yang mengandung informasi yang tidak lengkap mengenai pemilu.
Ia meminta kepada media untuk memastikan bahwa mereka hanya mengeluarkan berita yang memberikan informasi yang komprehensif dan pernyataan yang lengkap.
Menyinggung mengenai rekapitulasi suara nasional, Kansong menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mematuhi peraturan yang berlaku.
Ia mengatakan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengawasi proses rekapitulasi melalui YouTube, sehingga tidak perlu datang ke kantor KPU.
\”Kami telah mengetahui bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi suara dengan sangat transparan. Oleh karena itu, saya tidak berpikir bahwa rekapitulasi tersebut dicemari oleh tindakan curang,\” katanya.
Berita terkait: KPU menargetkan menyelesaikan rekapitulasi suara domestik pada 18 Maret
Berita terkait: MK memutuskan ambang batas parlemen akan direvisi untuk pemilu mendatang
Berita terkait: Presiden Jokowi berharap investasi meningkat setelah pemilu yang damai
Penerjemah: Fathur R, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024