Jumat, 2 Januari 2026 – 06:35 WIB
Gianyar, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada tahun 2026 ini akan menerapkan aturan baru untuk wisatawan mancanegara (wisman). Aturan ini akan memastikan jumlah uang di tabungan yang mereka miliki saat berlibur di Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan aturan ini diterapkan untuk mewujudkan pariwisata dan wisatawan yang berkualitas di Bali.
"Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata berkualitas adalah berapa uangnya dalam tiga bulan terakhir di buku tabungan," kata Wayan Koster di Gianyar, Kamis, 1 Januari 2026.
Selain memeriksa tabungan, Koster menyebutkan bahwa setiap wisman yang mau masuk ke Bali akan dicek lama waktu tinggal dan aktivitas yang rencananya akan dilakukan.
"Ini supaya terkontrol semua. Sama seperti kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan seperti itu kita akan lakukan hal yang sama," ujarnya.
Data kunjungan wisman di tahun 2025 mencapai 7,050 juta orang lewat jalur udara dan 71 ribu orang lewat laut. Angka ini adalah yang tertinggi dalam sejarah kepariwisataan Bali, menunjukkan peningkatan terus menerus setelah pandemi COVID-19 mereda.
Pada 2022, asosiasi pariwisata mendorong Pemprov Bali membuka akses dan memberi kemudahan bagi wisman, yang akhirnya menyebabkan kedatangan wisatawan yang sangat banyak dan sulit disaring.
"Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali. Itu yang terjadi sekarang, jadi mereka (wisman) merasa terlalu nyaman. Nah, ini harus kita atasi, dan tidak bisa selesai dalam sehari dua hari, perlu kesabaran," kata Koster.
Pemprov Bali menyadari banyak masalah yang muncul, seperti sampah, kemacetan, dan banjir. Namun, alih-alih hanya menyalahkan hal-hal itu, Koster menekankan pentingnya perbaikan regulasi.
Meski pemerintah pusat belum menetapkan target jumlah kunjungan untuk 2026, pemerintah daerah ingin Bali tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi beralih ke pariwisata berkualitas.
Oleh karena itu, memastikan wisman mana yang boleh masuk menjadi sangat penting. Tujuannya adalah agar mereka yang datang tidak menimbulkan masalah, tetapi justru membawa dampak positif, terutama bagi ekonomi pariwisata.
"Ke depan, kita akan mulai mengarah ke pariwisata berkualitas. Jadi tidak hanya jumlahnya saja, tapi yang berkualitas, yang diatur melalui peraturan daerah tentang tata kelola kepariwisataan," kata politikus PDIP ini.