Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat, menekankan bahwa upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas harus mendapat perhatian universal.
Dalam pernyataan yang diterima Senin lalu, dia menegaskan bahwa akses yang lebih besar ke pendidikan tinggi akan mendukung kemandirian penyandang disabilitas serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan.
"Berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan aktif setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, dalam pembangunan harus didukung semua pihak," ujarnya.
Moerdijat mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan hanya 2,8 persen dari total 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Selain itu, pekerja disabilitas hanya mencakup 0,55 persen dari total angkatan kerja nasional.
Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menunjukan hampir 90 persen penyandang disabilitas di Indonesia tidak aktif bekerja atau mencari pekerjaan per Desember 2024.
"Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 75 persen dari total 720.748 pekerja disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal," katanya.
Para pemangku kepentingan dan masyarakat harus memperhatikan data ini serta berupaya memperluas peluang untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas, tambahnya.
"Untuk mendorong perluasan akses bagi penyandang disabilitas, harus ada kesiapan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan tinggi," ucapnya.
Dia juga menyatakan perlunya upaya menghilangkan stigma negatif dan diskriminasi yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.
Berita terkait: Memastikan hak penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah haji
Berita terkait: Pemerintah berupaya tingkatkan akses pelatihan kerja bagi disabilitas
Berita terkait: Empat program untuk meningkatkan perlindungan penyandang disabilitas: Kementerian
Penerjemah: Melalusa Susthira, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025