Deputi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad, menyarankan agar pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan pelaku swasta untuk mengembangkan sebuah akademi keamanan cyber guna memperkuat posisi pertahanan cyber nasional.
Berbicara di acara ITSEC Cybersecurity Summit 2024 di sini pada hari Rabu, ia menyatakan bahwa keberadaan akademi keamanan cyber penting untuk menghasilkan bakat keamanan digital yang mampu membantu Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digitalisasi.
Ia meyakini bahwa akademi tersebut akan membantu Indonesia mencegah serangan cyber yang ditujukan pada infrastruktur vital dan tempat-tempatnya.
Muhammad kemudian menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai usulnya.
“Saya telah menyampaikan hal ini kepada presiden terpilih. Semoga pemerintahan yang akan datang akan mewujudkan saran ini dengan dukungan dari ITSEC. Dengan begitu, kita akan dapat melindungi negara kita dari serangan cyber yang semakin canggih,” ujarnya.
Anggota parlemen tersebut juga menyampaikan harapannya bahwa ITSEC Cybersecurity Summit 2024 akan menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menemukan solusi untuk memperkuat sektor teknologi informasi Indonesia.
Pertemuan tersebut mengumpulkan para ahli keamanan IT, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas tren keamanan cyber terbaru dan ancaman cyber yang berkembang, dengan fokus khusus pada perlindungan data di sektor vital seperti keuangan, administrasi, telekomunikasi, kesehatan, energi, dan transportasi.
Sebelumnya, pada 16 Agustus, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa saatnya bagi Indonesia untuk mulai mempersiapkan pendirian cabang cyber Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia menekankan bahwa keberadaan kekuatan cyber sangat penting bagi negara untuk beradaptasi dengan era Internet of Military Things (IoMT), yang ditandai dengan kemampuan negara-negara untuk meluncurkan operasi militer secara jarak jauh tanpa mengorbankan akurasi.
Ia menyoroti bahwa serangan cyber baru-baru ini terhadap pusat data nasional harus dianggap sebagai sebuah peringatan.
Pada hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi berbagi pandangan yang sama tentang pentingnya cabang militer cyber.
Ia menekankan perlunya Indonesia untuk mengikuti contoh negara tetangga di Asia Tenggara, Singapura, yang telah membentuk cabang militer yang fokus pada pertahanan cyber.
Indonesia telah mengalami beberapa insiden cyber yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan yang terbaru terjadi pada bulan Agustus, ketika beberapa lembaga pemerintah Indonesia menjadi target serangan cyber kompleks.
Insiden tersebut menyebabkan gangguan operasional, memengaruhi kemampuan pusat data nasional untuk memproses dan mengelola data dengan efisien.
Pemerintah Indonesia telah merespons serangan-serangan terbaru dengan kombinasi langkah-langkah teknis, hukum, dan kebijakan, melibatkan berbagai lembaga.
Lembaga pemerintah kunci yang terlibat dalam respons tersebut termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepolisian Negara.
Berita terkait: Pemerintah berupaya berkolaborasi dengan AFDI untuk meningkatkan keamanan cyber
Berita terkait: Indonesia mengembalikan 86 layanan publik setelah serangan cyber
Penerjemah: Fathur R, Tegar Nurfitra
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024