Jakarta (ANTARA) – Indonesia sangat bertekad untuk mencapai swasembada komoditas pangan, khususnya beras, melalui reformasi besar di sektor pertanian. Ambisi ini didorong oleh kenangan tahun 1984, ketika produksi dalam negeri saja sudah cukup untuk memberi makan seluruh penduduk.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintahan baru Indonesia telah meluncurkan delapan misi panduan—yang disebut Asta Cita—sebagai peta jalan untuk kemajuan.
Inti dari misi-misi itu adalah ketahanan pangan, yang tidak hanya dijadikan fondasi kemandirian tetapi juga sebagai janji untuk mendorong pertumbuhan produksi, melindungi petani, dan menjaga sistem pertanian negara.
Pupuk memainkan peran kritis dalam agenda ini, sebagai penentu produktivitas lahan pertanian. Pemerintah tidak hanya berupaya memastikan distribusi yang lancar, tetapi juga menjadikan pupuk sebagai alat untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan hidup petani.
Salah satu contoh nyata adalah alokasi 9,55 juta ton pupuk oleh pemerintah ke dalam program subsidi, yang melindungi petani di tengah biaya produksi yang fluktuatif dan jadwal tanam yang terganggu oleh perubahan iklim.
Yang juga perlu dicatat adalah penyederhanaan persyaratan dalam proses penebusan, memungkinkan petani mengakses subsidi hanya dengan kartu identitas (KTP) sehingga tidak lagi repot mengurus Kartu Tani. Alhasil, petani kini bisa mendapatkan pupuk lebih awal untuk merencanakan masa tanam dan panen dengan lebih baik, baik untuk menjaga kesuburan tanah maupun meningkatkan hasil.
Tidak Ada Lagi Kendala
Suatu sore di Desa Ciawi, Cirebon, Jawa Barat, para petani datang satu per satu ke kios resmi penyalur pupuk bersubsidi.
Karung-karung pupuk yang mereka dapatkan ditumpuk di jok motor sederhana mereka, kendaraan yang mengandalkan untuk mengangkut pupuk melalui jalan desa yang sempit dan berliku.
Salah satunya adalah Yoyon (51), ketua Kelompok Tani Sri Rahayu, yang datang dari Desa Cengkuang dengan harapan memupuk lahannya seluas 0,7 hektare. Insting bertaninya adalah menanam padi pada musim tanam pertama dan kedua, serta kacang hijau pada musim ketiga.
Dia membeli dua kuintal pupuk NPK hanya dengan harga Rp460.000. Kenangan akan masa ketika satu kuintal pupuk non-subsidi menghabiskan Rp1,2 juta, sebelum proses penebusan disederhanakan, masih membekas.
Selain itu, potongan harga 20 persen untuk pupuk bersubsidi telah berlaku selama beberapa bulan, tapi bagi Yoyon yang mempekerjakan 27 buruh tani, tanggal 7 Januari adalah momen di mana dia akhirnya mendapat manfaat tersebut saat merencanakan musim tanam berikutnya.
Rojai (50), yang memimpin Kelompok Tani Makmur di Desa Tegalkarang, mengungkapkan perasaan senasib, gembira karena pupuk bersubsidi kini lebih mudah didapat.
"Dulu saat Kartu Tani masih wajib, itu merepotkan—petani lanjut usia sering kesulitan, lupa PIN atau salah menaruh kartunya. Sekarang prosesnya jauh lebih sederhana: kita cukup menunjukkan KTP," katanya, sambil mencatat bahwa penyuluh pertanian pemerintah siap membantu pendaftaran.
Baginya, kemudahan ini lebih dari sekadar kebijakan—itu adalah cara pemerintah menghargai petani dan memenangkan kepercayaan mereka, memastikan pupuk sampai tepat pada waktunya, meningkatkan hasil panen, dan melindungi mereka dari penundaan tanam yang mahal.
Di Desa Ciawi, Nurianto (62), yang mengelola kios pupuk bersubsidi, menyakinkan bahwa distribusi berjalan sesuai standar pemerintah, termasuk harga eceran yang ditetapkan.
Dengan dukungan dari pihak berwenang setempat, katanya, kios itu cepat kehabisan stok saat musim tanam mendekat.
Menghindari Impor
Pada tahun 2025, pemerintahan Prabowo membuat langkah tegas dengan menghentikan impor untuk bahan pokok seperti beras dan jagung—langkah yang didorong oleh peningkatan hasil panen dalam negeri yang stabil.
Bulog, raksasa logistik negara, memikul tanggung jawab untuk menjaga pasokan beras—menyimpan dan mendistribusikannya ke seluruh negeri. Pada akhir Desember, gudang-gudangnya dipenuhi 3,39 juta ton beras lokal, setelah mencapai puncak bersejarah 4,2 juta ton di pertengahan tahun.
Lebih dari sekadar prestasi administratif, melimpahnya beras ini mewujudkan keyakinan Indonesia yang tumbuh sebagai kekuatan pangan yang tidak lagi bergantung pada impor. Ini tercermin dari janji pemerintah untuk mengirimkan pasokan beras tiga kali lipat dari kebutuhan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan tanah longsor melanda provinsi-provinsi tersebut pada akhir November.
Kementerian Pertanian bahkan menyatakan bahwa larangan impor itu berdampak global, mendorong harga beras turun dari US$650 menjadi US$340 per ton dan memicu permintaan dari negara lain agar Indonesia tetap menjadi pembeli. Ironisnya, hanya setahun sebelumnya Indonesia mengimpor 4,5 juta ton beras.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaitkan surplus ini dengan kebijakan serapan yang pro-petani. Mulai 15 Januari 2025, pemerintah menaikkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, terlepas dari mutunya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Bulog dan penggilingan swasta diperintahkan membeli GKP dengan harga tetap, sementara tentara dikerahkan untuk mendampingi petani—membimbing dan melindungi mereka dari manipulasi harga.
Akibatnya, Indonesia menyaksikan lonjakan produksi beras, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan 34,77 juta ton dipanen antara Januari dan Desember, jauh melampaui target 2025 sebesar 32 juta ton dan mengungguli produksi tahun 2024 sebesar 30 juta ton.
Digerakkan oleh momentum ini, pemerintah mencanangkan untuk mendeklarasikan swasembada beras pada akhir 2025 atau awal 2026.
Namun banjir dan tanah longsor di Sumatera pada November, sedikit banyak meredam optimisme itu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui pengumuman tersebut mungkin ditunda, karena Presiden Prabowo memerintahkan pengalihan sumber daya untuk bantuan dan pemulihan.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa hanya dalam setahun, presiden telah meluncurkan serangkaian inisiatif yang dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kehidupan petani—mulai dari subsidi pupuk, perbaikan irigasi, hingga mekanisasi pertanian.
Dengan segala pertimbangan, bangsa ini boleh jadi akan mengingat tahun 2025 sebagai tahun di mana Indonesia meletakkan dasar untuk terbebas dari beras impor, sebuah tonggak menuju swasembada pangan yang lebih luas.
Akses pupuk yang diperluas telah menyemangati petani, meningkatkan produktivitas, dan mendorong negara lebih dekat ke ambisinya untuk berdiri tegak di antara kekuatan-kekuatan Asia.
Berita terkait: Bulog partners with BRIN to use technology to protect rice stocks
Berita terkait: Indonesia confirms no rice imports until end of 2025
Hak Cipta © ANTARA 2026