Menyiapkan landasan untuk keamanan pangan nasional

Pertanian Mandiri untuk Keamanan Pangan di Indonesia

Keamanan pangan sangat penting bagi Indonesia mengingat negara ini sebelumnya terkena dampak El Nino yang berkepanjangan, yang memaksa pemerintah untuk mengambil langkah darurat dengan mengimpor beras untuk mengamankan stok pangan.
Pada saat itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa fenomena El Nino akan dirasakan pada Juni 2023 dan mencapai puncaknya pada Desember 2023.
Dengan adanya pemanasan global, beberapa negara juga mengalami kegagalan panen, sehingga membuat impor menjadi kebutuhan. Namun, impor hanya bisa menjadi solusi sementara.
Berdasarkan pengalaman ini, kebijakan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan sangat penting untuk masa depan.
Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, akibat kegagalan panen, Indonesia harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan 4 juta ton stok beras berarti diperlukan tambahan 7 juta ton untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman.
Namun, kebijakan seperti itu tentu mempengaruhi ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah lain perlu diambil untuk mengamankan ketersediaan pangan nasional.
Dalam hal potensi pertanian, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lagi, bahkan melampaui negara-negara yang selama ini menjadi produsen makanan besar.
Kunci menghadapi El Nino adalah irigasi. Bergantung pada irigasi selama musim kemarau panjang tentu merupakan tantangan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan mengalirkan air langsung dari sungai menggunakan pompa.
Namun, mengangkat air langsung dari sungai menggunakan pompa melanggar peraturan dan hukum. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk mengatasi kondisi darurat demi menyelamatkan pasokan pangan nasional.
Menurut Sulaiman, krisis pangan bisa berujung pada krisis politik. Kunci untuk mengatasinya adalah memastikan ketersediaan air dan pupuk yang cukup.
Rencana aksi untuk keamanan pangan
Pemerintah Indonesia saat ini memiliki rencana aksi untuk mewujudkan keamanan pangan dalam waktu tiga tahun.
Dengan pembangunan waduk dan bendungan, diharapkan 3 juta hektar sawah dapat direalisasikan sehingga produksi beras bisa mencapai 15 hingga 30 juta ton per tahun.
Hal ini tidak hanya akan menciptakan swasembada, tetapi surplus sehingga stok berlebih bisa diekspor ke negara lain.
Namun, untuk itu, sistem pertanian perlu dimodernisasi. Hal ini diperlukan karena jika metode tradisional membutuhkan 20 hari untuk suatu tugas, mesin dapat mencapainya dalam 2 jam.
Selain itu, untuk mewujudkan keamanan pangan, negara membutuhkan petani muda lebih banyak. Saat ini, banyak petani yang lulus dari perguruan tinggi. Tentu saja, mereka akan menekuni pertanian jika hasilnya memenuhi harapan mereka.
Di sini, menciptakan klaster pertanian modern diperlukan. Semua alat pertanian modern harus disediakan sehingga keuntungan dari pertanian modern bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp30 juta per bulan. Hasil seperti itu akan menarik petani muda ke sektor tersebut.
Selanjutnya, apa yang juga perlu disiapkan di masa depan adalah kebijakan hulu untuk sektor pertanian.
Dengan demikian, barang-barang pertanian tidak akan lagi diekspor dalam bentuk bahan baku tetapi sebagai barang jadi.
Namun, langkah ini akan memerlukan kerja sama lintas sektor antara petani, pelaku bisnis, dan pemerintah. Untuk kerja sama seperti itu, menciptakan iklim yang dapat menjamin kepastian bisnis penting.
Membangun kepastian
Pengembangan pertanian modern memerlukan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat impor akan diperlukan pada tahap awal untuk memenuhi kebutuhan peralatan.
Sa…

MEMBACA  Suara Mesin Politik Mulai Terdengar, Gerindra dan Golkar Siapkan Kader Terbaik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat