Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengembangkan Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara (IKN), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi nasional.
Terletak di Provinsi Kalimantan Timur, ibu kota baru ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai tujuan menjadi negara maju pada tahun 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas.
Dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada Indonesia oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, IKN diharapkan dapat membantu membangun ekonomi yang adil, di mana pembangunan negara tidak hanya difokuskan di Jawa, pulau terpadatnya.
Pembangunan Nusantara dimulai dengan upacara pada tanggal 14 Maret 2022, di mana air dan tanah dari setiap provinsi di Indonesia dikombinasikan.
Upacara tersebut berlangsung di Penajam Paser Utara, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh 34 gubernur dan 15 tokoh terkemuka dari Kalimantan Timur.
“Ini adalah simbol keberagaman dan persatuan di antara kita dalam pembangunan Nusantara,” kata Presiden Widodo dalam acara tersebut.
Berdasarkan Rencana Tata Kota Cerdas Nusantara, pembangunan kota ini dibagi menjadi lima fase, dengan fase pertama (2022-2024) melibatkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Fase kedua (2025-2029) akan melibatkan pembangunan IKN sebagai pusat area yang kuat. Pada tahap ketiga (2030-2034), pembangunan Nusantara akan dibuat lebih progresif. Pada fase keempat (2035-2039), semua infrastruktur dan ekosistem di tiga kota yang terhubung dengan IKN akan dikembangkan.
Pada fase kelima (2040-2045), pemerintah akan bekerja untuk memperkuat reputasi Nusantara sebagai kota kelas dunia untuk semua.
Sejauh ini, groundbreaking untuk beberapa proyek telah dilakukan di IKN, termasuk pusat pelatihan sepakbola, rumah sakit, hotel, dan mal.
Pada tanggal 17 Agustus 2024, Indonesia membuat sejarah baru dengan mengadakan peringatan hari kemerdekaan di IKN untuk pertama kalinya.
Upacara Hari Kemerdekaan di ibu kota baru dipimpin oleh Presiden Widodo, yang didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kelanjutan pembangunan
Prabowo menyatakan bahwa upacara Hari Kemerdekaan pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan di ibu kota baru, namun ia belum mengonfirmasi apakah akan diadakan di Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Negara di Nusantara, seperti yang dilakukan pada tahun 2024.
Presiden terpilih telah jelas tentang komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN selama kepresidenannya.
“Saya sudah mengatakan banyak kali bahwa saya bertekad untuk melanjutkannya, jika memungkinkan, menyelesaikannya. Saya pikir Pak Jokowi telah mengambil peran sejarah; dia memulainya (pembangunan), yang paling sedikit yang bisa saya lakukan adalah melanjutkannya,” kata dia.
Prabowo juga menyatakan optimisme bahwa ia akan dapat memenuhi harapan masyarakat mengenai manfaat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Melanjutkan pembangunan ibu kota baru memang salah satu dari 17 program prioritas Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Kedua pemimpin tersebut juga akan berusaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil di negara ini dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa, termasuk Nusantara.
Untuk pembiayaan pembangunan ibu kota baru, alokasi Rp15 triliun (sekitar US$969,3 juta) telah dialokasikan dalam anggaran negara 2025.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mencatat bahwa alokasi tersebut terdiri dari Rp5,89 triliun (sekitar US$380,6 juta) untuk Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Rp9,11 triliun lainnya (sekitar US$588,7 juta).
Dia berharap angka tersebut dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan pemerintahan berikutnya.
Namun, ia mengingatkan pemerintahan berikutnya untuk tidak mengandalkan anggaran negara untuk membiayai pembangunan ibu kota baru karena anggaran tersebut ditargetkan hanya untuk memenuhi 20 persen kebutuhan pembiayaan total pembangunan kota tersebut.
Dari tahun 2022 hingga sekarang, total alokasi anggaran negara untuk pembangunan Nusantara telah mencapai Rp76,5 triliun: Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp44 triliun pada tahun 2024.
Ini setara dengan 16,42 persen dari total pendanaan Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek ibu kota baru, berdasarkan perkiraan pemerintah.
Oleh karena itu, Djiwandono mengatakan, pemerintahan berikutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan proyek menggunakan investasi swasta.
Pada tanggal 8 Oktober 2024, Jokowi mengatakan kepada pers di Jakarta bahwa investasi dalam pembangunan IKN telah mencapai Rp58 triliun, menambahkan bahwa ia optimis target mencapai Rp100 triliun pada tahun 2024 akan tercapai.
Meskipun terdapat kemajuan dalam pembangunan ibu kota baru, Jokowi belum menandatangani dekrit presiden mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa Widodo telah meninggalkan penandatanganan dekrit kepada Presiden terpilih Prabowo karena pertimbangan mengenai proses pengembangan ekosistem kota ibu yang masih berlangsung.
Dwipayana menjamin bahwa pembangunan Nusantara akan terus berlanjut karena kelangsungannya telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo.
Setelah pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober, masyarakat akan menantikan nasib proyek ambisius ibu kota.
Dengan kota yang bercita-cita menjadi “kota dunia untuk semua,” masyarakat pasti akan menunggu untuk melihat semua manfaat yang akan dibawa oleh Nusantara.