Setiap warga negara punya hak dasar untuk kesehatan. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Provinsi Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini berfungsi sebagai alat perlindungan dan juga bukti nyata kehadiran negara di Papua.
Kondisi geografis yang kompleks—pegunungan terjal, lembah dalam, sungai besar, dan kepulauan terpencil—menjadi tantangan lebih besar untuk mengakses layanan kesehatan dibanding daerah lain di Indonesia.
Meski ada kendala ini, partisipasi JKN di Papua terus menunjukkan hasil yang bagus. Per 7 Juli 2025, sebanyak 1.442.617 orang, atau 90,12 persen masyarakat Papua, merupakan peserta aktif.
Dengan angka ini, cakupan JKN di Papua sudah mencapai lebih dari 98 persen penduduk. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh untuk rakyat Papua.
Tapi, tantangan tetap ada. Edukasi dan pendampingan sangat penting agar masyarakat tidak hanya mendaftar sebagai peserta, tetapi juga paham manfaat dan cara menggunakan layanan JKN.
Untuk mengatasi akses terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat, BPJS Kesehatan meluncurkan program Agen PESIAR, singkatan dari Pemetaan, Susur, Advokasi, dan Registrasi.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman dan pesisir yang terpencil.
Agen PESIAR bertindak sebagai jembatan antara BPJS Kesehatan dan masyarakat. Mereka membantu pendaftaran dan memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi kesehatan, cara menggunakan kartu JKN, serta informasi tentang fasilitas kesehatan yang tersedia.
Kepala BPJS Kesehatan Jayapura, Hernawan Priyastomo, mengatakan program ini punya dampak signifikan bagi masyarakat.
“Agen PESIAR membantu masyarakat dapat informasi yang akurat dan ter-update, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai layanan kesehatan. Edukasi ini penting, karena masih ada yang belum sepenuhnya paham tentang JKN," ujarnya.
Yunus Weya, seorang agen PESIAR di Distrik Jayapura Selatan, mengaku bergabung bukan semata untuk insentif, tetapi karena kepedulian terhadap sesama, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
“Karena kurang paham, banyak warga Kota Jayapura masih ditolak berobat. Makanya saya ikut program PESIAR,” katanya.
Sejak 2024, dia bertanggung jawab untuk Kampung Hamadi yang berpenduduk lebih dari 19.000 jiwa. Kampung itu hanya punya satu puskesmas pemerintah, dan warganya harus naik kendaraan bermotor untuk sampai ke rumah sakit.
Jarak dari Kampung Hamadi ke Puskesmas Twano di Kota Jayapura adalah 30,9 kilometer, dengan tarif angkutan umum sekali jalan Rp15.000.
Kondisi ini menunjukkan peran vital agen PESIAR dalam membantu warga memahami prosedur layanan kesehatan.
Pekerjaannya juga tak lepas dari tantangan. Weya ingat pernah ditolak warga saat ingin memberi penyuluhan usai kebaktian gereja. Satu jemaat bahkan menyebut program JKN itu penipuan karena mereka masih harus bayar saat berobat.
“Saya kecewa karena niat saya baik, tapi mereka menolak. Saya anggap itu tantangan. Lain kali saya coba lagi dengan pendekatan beda,” ujarnya.
Menurut dia, masih banyak warga Kota Jayapura, terutama di daerah terpencil dengan akses informasi terbatas, yang belum paham manfaat JKN.
Dia berharap sosialisasi bisa diperluas melalui perangkat kampung, tokoh adat, dan lembaga keagamaan.
Transformasi Digital
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Setyo Wahyudi, menekankan bahwa BPJS Kesehatan punya peran strategis dalam mewujudkan visi besar Papua Sehat.
Dia menegaskan, layanan JKN harus menjangkau semua masyarakat, termasuk kelompok masyarakat adat dan populasi rentan.
“Papua Sehat hanya bisa terwujud jika akses layanan kesehatan merata. Makanya edukasi JKN tidak boleh berhenti di kota, tetapi harus sampai ke kampung-kampung,” tegas Wahyudi.
Selain tantangan geografis, kendala lain meliputi terbatasnya fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, dan kesulitan transportasi.
Untuk mengatasinya, pemerintah dan BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital di sektor kesehatan. Penggunaan aplikasi mobile BPJS Kesehatan, layanan telemedicine, dan sistem rujukan elektronik adalah bagian dari strategi mengatasi keterbatasan jarak dan medan.
“Digitalisasi penting, tapi tidak bisa gantikan peran edukasi tatap muka. Masyarakat harus merasa didukung dan dibantu agar tidak bingung dalam mengakses layanan,” pesannya.
Keberhasilan program JKN di Papua tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, faskes, dan partisipasi aktif masyarakat.
Terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota Papua menunjukan progress yang dicapai melalui usaha bersama ini.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah. Kesadaran dan edukasi masyarakat harus diperluas agar mereka paham bahwa JKN bukan sekadar kartu, tetapi jaminan layanan kesehatan.
Dengan menggabungkan pendekatan langsung dari agen PESIAR dan teknologi digital, pemerintah yakin semua rakyat Papua akan menikmati manfaat nyata asuransi kesehatan.
Harapannya, setiap warga di Papua, tanpa terkecuali, dapat terlindungi kesehatannya, dan visi Papua Sehat dapat terwujud sepenuhnya.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Berita terkait: [Tautan berita 3]
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025