Menteri Thohir menyoroti tantangan perumahan di masa depan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari Minggu di sini menyoroti tantangan masa depan terkait perumahan, seiring dengan pertumbuhan populasi yang meningkat di area perkotaan. Menurutnya, saat ini Indonesia mengalami kekurangan 12,7 juta unit rumah, dan pembangunan 600.000 unit rumah saat ini belum cukup. “Sebanyak 52 persen populasi Indonesia kini berada di area perkotaan, bukan lagi di area pedesaan, dan pembangunan 600 ribu rumah tidaklah cukup, mengingat kebutuhan sebanyak 12,7 juta rumah,” ujar Thohir saat peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di sini pada hari Minggu. Beliau menyatakan bahwa BTN, sebagai bank yang menangani kredit pemilikan rumah (KPR), harus menawarkan solusi bagi para pemuda untuk mendapatkan rumah di masa depan. Menteri juga berharap agar BTN dapat menjadi penggerak dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia. Beliau mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan kereta api negara PT Kereta Api Indonesia (KAI), perusahaan pengembangan perumahan nasional Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk menemukan lahan-lahan potensial untuk pengembangan perumahan. Beliau juga mendorong BTN, PT Kai, Perumnas, dan Kementerian PUPR untuk mulai membangun gedung-gedung perumahan vertikal atau apartemen. Selain itu, beliau mengatakan bahwa suku bunga diskon pada kredit pemilikan rumah non-subsidi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu kredit pemilikan rumah non-subsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga dapat menjadi solusi untuk kekurangan perumahan. “Misalnya, kredit atau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, karena rata-rata subsidi bunga dibayar dalam 9-10 tahun. Ini berarti bahwa jika kredit diperpanjang, subsidi bunga dapat dibayar tepat waktu dalam 10 tahun,” ujarnya. Beliau menyatakan bahwa pembayaran tepat waktu dapat memudahkan pembayaran angsuran dari tahun ke-11 hingga tahun ke-30. Berita terkait: Kementerian sebut 5 tantangan perumahan di ibu kota baru Nusantara Berita terkait: Perumahan seimbang di IKN dapat membantu mengatasi kekurangan perumahan: Kementerian Berita terkait: Sebanyak 1,2 juta rumah dibangun dalam rangka PSR pada tahun 2023: KementerianPenulis: Shofi A, KenzuEditor: Azis KurmalaHak Cipta © ANTARA 2024

MEMBACA  Kebudayaan harus menjadi dasar pembangunan desa: menteri