Masalah sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat penyelesaiannya.
Manajemen sampah yang efektif semakin mendesak karena volume sampah harian yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang terus berkembang.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, melalui Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar, menyelenggarakan Diskusi Kelompok Fokus (FGD) tentang Implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi (WtE) bersama pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengelolaan sampah nasional memerlukan pendekatan komprehensif yang difokuskan pada solusi jangka panjang.
Menyampaikan pidato penutupan FGD tentang pengelolaan sampah, ia menyatakan bahwa pemerintah harus tetap netral dan tidak memihak pada teknologi atau lembaga tertentu.
“Dalam perkembangannya, telah terjadi banyak kemajuan. Kita tidak boleh memihak pada satu atau dua teknologi, apalagi pada satu atau dua kantor. Tidak, kita berbicara tentang bangsa— pemerintah harus melihat ini secara menyeluruh,” kata Menteri AHY pada hari Senin (28 Apr).
Menteri menyoroti bahwa meskipun isu sampah menjadi daya tarik yang besar, pendekatan harus tidak semata-mata didorong oleh motif bisnis.
Fokus utama harus tetap pada pengurangan dan pengelolaan sampah itu sendiri.
“Meskipun saya mengerti bahwa isu sampah menjadi daya tarik yang besar, kita tidak boleh terdorong semata-mata oleh bisnis. Kunci pertama dan terutama adalah menangani masalah sampah itu sendiri. Kita harus mengurangi dan mengelolanya,” jelasnya.
Menteri AHY menyatakan bahwa pabrik WtE Benowo di Surabaya sebagai inisiatif yang berhasil. Meskipun teknologi gasifikasi yang digunakan di sana dianggap kurang efektif dibandingkan insinerator, ia mengakui bahwa upaya tersebut masih memberikan manfaat yang nyata.
“Efektivitasnya dikatakan sekitar 40 persen, sedangkan insinerator bisa mencapai 80–90 persen. Tapi setidaknya ada yang dilakukan. Setidaknya menawarkan solusi,” ujar Menteri AHY.
Ia berharap hasil dari diskusi tidak berakhir dengan FGD tetapi justru menghasilkan kebijakan dan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada Presiden, mengatur upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Halaman Selanjutnya
Menteri menyoroti bahwa meskipun isu sampah menjadi daya tarik yang besar, pendekatan harus tidak semata-mata didorong oleh motif bisnis.