Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widyantini menekankan bahwa layanan publik harus inklusif dan ramah bagi kelompok rentan.
Ia mencatat dalam Indeks Inklusivitas Global 2024, layanan publik Indonesia berada di peringkat ke-125 dari 152 negara. "Ini masih sangat rendah. Jadi, ini jadi pekerjaan rumah bagi kita semua," ujarnya dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk Menjaga Kualitas Pengawasan Layanan Publik di Jakarta, Selasa.
Disebutkan, jumlah kelompok rentan di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sebanyak 10,38 persen atau 17,8 juta warga Indonesia merupakan penyandang disabilitas, 12 persen atau 33 juta jiwa adalah lansia, dan 30 persen atau 79,48 juta adalah anak-anak.
Selain itu, pada tahun yang sama, Kementerian Kesehatan mencatat ada 5,3 juta ibu hamil per tahun di Indonesia, atau rata-rata 442.148 ibu hamil per bulan. "Jadi, ketika bicara inklusivitas, bukan hanya penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok-kelompok ini yang harus diperhatikan," tegasnya.
Untuk itu, Kementerian PAN terus mendorong strategi mainstreaming dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan melalui pemenuhan aksesibilitas, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi.
Widyantini menegaskan, kementeriannya telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 sebagai panduan dalam memberikan layanan publik inklusif. Aturan ini menjamin pemenuhan aspek fasilitas untuk kelompok rentan, mencakup kebijakan dan komitmen pimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas komunikasi dan informasi, akomodasi yang layak, serta sumber daya manusia.
"Saya ingin pemerintah benar-benar berempati. Karena itu, peraturan ini diharapkan mendorong pemerintah, kementerian, dan lembaga agar sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang signifikan," ucapnya.
Berita terkait: Gibran perintahkan peningkatan saluran pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’
Berita terkait: Kementerian Lingkungan Hidup tingkatkan layanan publik via posko pengaduan
Berita terkait: Mal pelayanan publik jadi hasil nyata reformasi birokrasi
Penerjemah: Agatha Olivia, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025