Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Indonesia berjanji bahwa tidak “satu liter pun” beras impor akan masuk ke negara ini. Pernyataan ini menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan swasembada nasional meskipun harga global turun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut setelah rapat dengar pendapat dengan parlemen pada hari Senin. Ia menanggapi kasus pengiriman ilegal yang diduga melibatkan perusahaan PT MSG di Sabang, Aceh, di mana polisi menyegel gudang yang berisi beras impor dari Thailand.
Dia mengatakan pelanggaran ini terjadi sebagian karena status Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas. Namun, dia menekankan bahwa kawasan itu tetap terikat oleh kebijakan nasional yang melarang impor beras untuk melindungi kedaulatan pangan.
Amran menyatakan Presiden Prabowo sudah jelas bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras tahun ini. Alasannya, produksi dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan dan menjaga keamanan stok.
Dia memproyeksikan hasil beras nasional mencapai 34,7 juta ton, melebihi target pemerintah tahun 2025 sebesar 32 juta ton. Hal ini memperkuat pandangan bahwa impor tidak diperlukan dan justru bisa mengganggu stabilitas pasar.
Menteri itu mengatakan pengiriman 250 ton yang disita di Sabang jumlahnya tidak signifikan, tetapi sensitif secara politis. Hal ini berisiko menimbulkan salah persepsi tentang kondisi pangan nasional dan melemahkan konsistensi kebijakan.
Berita terkait: Pemerintah RI segel gudang di Sabang terkait impor beras ilegal 250 ton
Amran memuji Komisi IV DPR yang mendukung penegakan hukum yang ketat terhadap impor ilegal. Menurutnya, tindakan seperti ini melindungi petani dan menjaga kredibilitas strategi ketahanan pangan Indonesia.
Dia mengatakan motif di balik upaya impor ini murni komersial, didorong oleh penurunan tajam harga beras global di negara-negara produsen.
Harga internasional, catatnya, turun dari sekitar US$650 per ton menjadi US$340 setelah Indonesia menghentikan pembelian.
Dua tahun sebelumnya, Indonesia mengimpor tujuh juta ton, volume yang sangat mempengaruhi harga global. Saat impor itu berhenti, negara produsen kehilangan pasar penting dan mulai melobi Jakarta untuk membeli kembali.
Amran mengatakan Indonesia menolak tekanan seperti itu, bersikeras bahwa swasembada tetap menjadi prioritas nasional dan tidak akan dikorbankan untuk keuntungan bisnis jangka pendek.
Dia menekankan bahwa impor ilegal tidak membatalkan swasembada, yang didasarkan pada produksi nasional, bukan pada tindakan pelanggar individu.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, mendesak tindakan hukum tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman di Sabang. Dia mengatakan sikap tidak impor pemerintah harus dihormati.
Berita terkait: Prabowo di PBB: Indonesia kini swasembada beras, siap ekspor