Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan bahwa meja pencegahan dan pemberantasan penyelundupan akan memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia.
“Saya akan terus mendorong dan memastikan meja pencegahan dan pemberantasan penyelundupan bekerja secara berkelanjutan untuk menyinergikan kementerian dan lembaga dalam memberantas penyelundupan di Indonesia,” ujar menteri dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat.
Menurut Gunawan, kerjasama lintas sektor sangat penting untuk menindak penyelundup yang beroperasi secara terorganisir dan kompleks.
Melalui kerjasama lintas instansi, pemerintah dapat dengan mudah mengamankan semua titik masuk dan keluar wilayah Indonesia baik melalui darat, laut, maupun udara.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat keamanan dan penegakan hukum, terutama di wilayah laut yang rentan dijadikan jalur penyelundupan lintas batas,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Bea dan Cukai mengumumkan penutupan operasi terpadu semester pertama 2025 dan peluncuran satgas khusus pemberantasan penyelundupan.
Ia juga membagikan temuan operasi Sriwijaya dan Wallacea yang dilakukan dari 1 Mei hingga 7 Juli 2025, yang mencatat 16 upaya penyelundupan barang terlarang seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas pokok selama periode tersebut.
Dalam salah satu penggerebekan narkoba paling menonjol, petugas menyita rekor dua ton sabu-sabu yang diangkut dengan kapal bernama MV Sea Dragon Tarawa.
“Saya juga apresiasi ini, yang menunjukkan kinerja meja pencegahan dan penyelundupan dalam memberantas penyelundupan, menegakkan hukum, dan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan strategis,” ujarnya.
Penerjemah: Walda Marison, Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025