Jakarta (ANTARA) – Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa kementeriannya akan memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang gratis ini berjalan secara berkelanjutan dan profesional.
“Peran Kementerian Reformasi Administrasi dan Birokrasi harus dilakukan dengan baik untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat agar berjalan terus-menerus dan profesional,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu.
Pernyataan ini disampaikan saat rapat menteri membahas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa.
Dukungan kementerian mencakup pengembangan institusi dan sumber daya manusia melalui penguatan organisasi serta rekrutmen tenaga pengajar dan staf adminstrasi untuk Sekolah Rakyat.
Menurut Widyantini, sekolah gratis ini merupakan bagian dari ekosistem institusi Kementerian Sosial. Kementerian Reformasi Administrasi dan Birokrasi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam program ini.
“Peran kami tidak hanya memfasilitasi pemenuhan guru, tapi juga mengawasi proses seleksi,” kata Widyantini. Hal ini penting untuk memastikan guru memiliki kompetensi yang dibutuhkn.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, bertujuan memutus rantai kemiskinan di Indonesia, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimasi Penanggulangan Kemiskinan.
Sebanyak 63 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, sementara 37 sekolah lainnya direncanakan buka akhir Juli atau awal Agustus 2025.
Pada tahap selanjutnya, pemerintah menargetkan tambahan 100 sekolah di tahun ajaran 2025–2026, sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.
Berita terkait: AI akan petakan potensi siswa di Sekolah Rakyat
Berita terkait: Sekolah Rakyat akan libatkan anak jalanan, kata pejabat
Berita terkait: Sekolah Rakyat siapkan 1.469 guru untuk mulai pertengahan Juli
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025