Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan zero over-dimension over-loading (ODOL) yang dijadwalkan pada 2027 akan sangat bergantung pada peran Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Dengan ribuan perusahaan anggota yang beroperasi di seluruh Indonesia, ALFI dianggap memegang posisi strategis dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih aman dan andal.
Pernyataan ini disampaikan menteri pada penutupan Indonesia Logistic Outlook 2026 dan Konferensi & Pameran ALFI 2025 di Tangerang, Banten.
Dia menggarisbawahi bahwa dukungan para pelaku logistik sangat penting untuk memastikan kebijakan zero ODOL diimplementasikan tanpa menganggu efisiensi distribusi barang.
Dudy mengatakan pemerintah dan ALFI telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mendiskusikan solusi untuk mengatasi masalah ODOL, sehingga sangat penting untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut.
Dia mencatat bahwa keterlibatan ALFI sangat vital, karena asosiasi ini mewakili lebih dari 4.000 perusahaan yang terhubung langsung dengan pergerakan barang domestik dan internasional.
Dengan kapasitas ini, dia percaya ALFI dapat mendorong upaya menciptakan sistem transportasi logistik yang lebih aman, efisien, dan kompetitif.
Menteri juga mendorong semua pemangku kepentingan untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun akselerasi transformasi logistik nasional.
Dia menekankan bahwa Indonesia harus bergerak melampaui posisinya sekedar sebagai pasar dan maju untuk menjadi kekuatan logistik regional yang modern.
Pemerintah mengharapkan kolaborasi yang lebih kuat antara pelaku industri, asosiasi logistik, dan lembaga terkait untuk membantu mencapai tujuan ini.
Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mengatakan telah mempersiapkan tim tugas khusus untuk mempercepat upaya penanganan kendaraan ODOL.
Tim ini akan merumuskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai penegakan hukum dan perlindungan pengemudi.
Pembentukannya mengikuti rapat koordinasi yang digelar pada 1 Oktober 2025 dengan beberapa kementerian, pimpinan DPR, Sekretariat Negara, dan organisasi sopir angkutan barang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan zero ODOL tidak akan ditunda.
Pemerintah bertujuan untuk memberlakukan regulasi tersebut mulai 1 Januari 2027 dan telah menyerukan semua pihak untuk bekerja keras memastikan kelancaran implementasinya.