Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mempersiapkan rumah sakit publik daerah menjadi rumah sakit pendidikan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan dokter spesialis.
Untuk penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan melibatkan rumah sakit publik daerah, akan diterbitkan keputusan bersama tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, Karnavian menegaskan bahwa ia juga akan mengeluarkan surat edaran yang menyerukan semua kepala daerah untuk mendukung penuh skema ini. Skema ini akan memungkinkan kemitraan antara fakultas kedokteran dan rumah sakit daerah.
Untuk memastikan rumah sakit dapat memenuhi standar, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya.
Dalam hal ini, ia menekankan bahwa pemerintah daerah memainkan peran kunci, dari menyediakan anggaran hingga meningkatkan kualitas rumah sakit daerah agar menjadi pusat pelatihan kedokteran spesialis.
Selain memperkuat rumah sakit daerah, pemerintah juga saat ini mengkaji rencana penghapusan biaya PPDS yang selama ini ditanggung oleh peserta, sehingga meringankan beban mereka sekaligus meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit pendidikan.
Ketua Asosiasi Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengapresiasi skema ini sebagai langkah progresif. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa hal ini harus diimplementasikan dengan hati-hati.
“Kuantitas itu penting, tapi kualitas tidak boleh diabaikan. Kualitas rumah sakit publik daerah harus ditingkatkan dulu sebelum diubah menjadi pusat pendidikan dokter spesialis,” ujarnya.
Selain rumah sakit publik, ia menilai rumah sakit swasta juga bisa dilibatkan dalam program ini untuk memperluas jangkauan PPDS.
Lebih lanjut, Saputra menekankan bahwa keputusan menteri bersama harus mengatur tata kelola pemerataan dan kualitas pendidikan spesialis dengan jelas.
“Pemerataan dokter spesialis hanya bisa tercapai jika pemerintah daerah berpartisipasi aktif, rumah sakit publik daerah diperkuat, dan peraturan lintas kementerian konsisten,” katanya.
Berita terkait: Menteri mendorong rumah sakit umum mendukung pelatihan dokter spesialis
Berita terkait: Kementerian dan rumah sakit swasta bermitra untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025