Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog guna menahan kenaikan harga pangan.
Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, yang dihadiri perwakilan dari 214 daerah, Karnavian menekankan pentingnya intervensi di tengah melonjaknya harga beras.
“Saatnya untuk memanfaatkan cadangan beras pemerintah di Bulog secara penuh agar pemerintah daerah bisa bertindak,” ujarnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), beras masih menjadi penyumbang inflasi utama. Jumlah daerah yang melaporkan kenaikan harga meningkat dari 200 menjadi 214 antara minggu ketiga dan keempat Agustus.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan melakukan operasi pasar, mendistribusikan beras SPHP dengan dukungan dari pemerintah daerah.
Karnavian menyatakan kantornya akan memantau partisipasi daerah dan menekankan pentingnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa harga beras akan stabil jika program ini berjalan konsisten hingga Desember. “Jika dijalankan dengan benar selama sebulan atau lebih, kami perkirakan harga akan turun,” katanya.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya menargetkan distribusi 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun. Kantor perwakilan daerah telah dimobilisasi untuk mengawasi distribusi di 214 kabupaten dan kota, hingga ke tingkat kecamatan.
Diluncurkan pada 18 Juli 2025, program SPHP—yang dipimpin Bapanas bekerja sama dengan Bulog—bertujuan mengendalikan inflasi, memastikan ketersediaan beras, dan menjaga harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Berita terkait: Pemerintah percepat distribusi beras untuk tekan kenaikan harga
Berita terkait: Menteri tekankan komitmen bangun ekosistem pangan sehat
Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025