Menteri Komunikasi dan Urusan Digital Meutya Hafid mendorong sektor swasta untuk memperluas konektivitas internet di daerah non-frontier, terpencil, dan underdeveloped.
Hal ini disampaikan oleh menteri saat pertemuan dengan Komisi I DPR di Jakarta pada hari Selasa.
Menurut Hafid, pengembangan konektivitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan keterlibatan sektor swasta.
Daerah dalam kategori 3T akan tetap menjadi fokus pemerintah. Adapun untuk daerah non-3T yang masih belum memiliki akses Internet, sektor swasta didorong untuk membangun konektivitas di sana.
Menteri mengatakan bahwa diperlukan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi semua kebutuhan konektivitas, baik di daerah 3T maupun non-3T.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kementeriannya saat ini sedang mendorong operator telekomunikasi untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur internet di daerah yang belum tercover.
Ia mencatat bahwa saat ini belum ada regulasi yang mewajibkan pihak swasta untuk mengambil langkah-langkah tersebut dan pendekatan yang diambil oleh pemerintah masih dalam rangka dorongan.
Menteri Hafid juga terbuka untuk masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, yang memiliki fungsi pengawasan, untuk melaporkan daerah yang masih belum memiliki akses Internet.
Ini, katanya, sejalan dengan dorongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat digitalisasi di seluruh bagian Indonesia.
“Jika masih ada daerah yang belum memiliki akses Internet, kita dapat mencoba mendukung melalui skema BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi) atau kita dapat mendorong perusahaan untuk membangun konektivitas di sana,” tambahnya.
Berita terkait: Pemerintah berkomitmen untuk konektivitas internet desa digital
Berita terkait: Operator seluler diminta membantu meningkatkan jaringan internet
Translator: Fathur Rochman, Raka Adji
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025