Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah di mana inflasi masih tinggi untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian.
Dia menyampaikan permintaan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada hari Senin.
Dia mencantumkan beberapa provinsi dengan inflasi tinggi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten, dan Papua Barat Daya.
“Meskipun hanya satu yang berada di atas target 3,5 persen, yaitu Papua Pegunungan, hal ini harus diperhatikan,” katanya dalam pernyataannya.
Di tingkat kabupaten, Jayawijaya, Mimika, Sorong Selatan, Labuhanbatu, Meulaboh, Tanah Laut, Banggai, Berau, Sikka, dan Indragiri Hilir mencatat inflasi tinggi.
Sementara itu, kota-kota dengan inflasi tertinggi termasuk Gunungsitoli, Sibolga, Pematangsiantar, Lhokseumawe, Denpasar, Sukabumi, Padangsidimpuan, Dumai, Serang, dan Bima.
Meskipun belum semua kabupaten dan kota mencatat inflasi di atas target nasional, kewaspadaan tetap dianggap perlu.
Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta untuk mengidentifikasi penyebab inflasi tinggi, misalnya, apakah disebabkan oleh kelangkaan pasokan atau gangguan dalam distribusi komoditas.
Menteri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan gerakan menanam untuk meningkatkan pusat produksi komoditas di negara ini.
Hal ini mengingat naiknya harga beberapa komoditas, seperti cabai merah dan cabai rawit.
Hal yang sama dapat dilakukan untuk bawang merah, yang pasokannya masih bergantung pada pusat produksi tertentu seperti kabupaten Brebes di Jawa Tengah.
“Saya pikir ada daerah lain yang bisa memproduksi mereka (bawang merah). Mereka adalah penyumbang inflasi,” katanya.
Pemerintah diminta untuk melanjutkan mekanisme pengendalian inflasi.
Penerjemah: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2025