Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Yusuf menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan mengurangi kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada tahun 2025.
“Program yang diusulkan melibatkan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pelaksanaan, kemudian dilaksanakan melalui tiga Direktorat Jenderal dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap menteri tersebut dalam sebuah pernyataan dari kantornya pada hari Rabu.
Yusuf juga menjelaskan program-program dan area fokus kementeriannya selama pertemuan tersebut.
Kementerian Sosial menerapkan pendekatan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam bentuk distribusi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin.
“Kami memastikan program-program itu sampai kepada kelompok masyarakat yang ditargetkan,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih dalam program penanggulangan kemiskinan.
Yusuf menekankan perlunya meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan distribusi bantuan yang akurat.
“Kita membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini penting agar program-program kita berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin,” katanya.
Sementara itu, Menteri Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Ia menekankan perlunya segera mengatasi kemiskinan ekstrim di beberapa daerah melalui kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Kami bertujuan mencapai nol persen kemiskinan ekstrim pada tahun 2025. Kita harus memastikan bahwa setiap program berjalan dengan dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, dan pengawasan ketat adalah kunci keberhasilan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, peserta pertemuan juga memberikan masukan terkait tantangan di lapangan, seperti hambatan dalam distribusi bantuan, disparitas infrastruktur di daerah tertinggal, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
Berita terkait: Indonesia mengundang Bank Dunia untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan
Berita terkait: UMKM penting dalam membasmi kemiskinan di Indonesia: menteri
Berita terkait: Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam dua tahun
Translator: Hana Dewi Kinarina, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2024