Menteri Meluncurkan Pusat Layanan Publik di Probolinggo, Jawa Timur

Kami akan segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan layanan digital terintegrasi. Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo (MPP) bersama dengan 15 MPP lainnya secara bersamaan dari Jakarta pada hari Kamis.

Enam belas kepala daerah, termasuk wali kota Plt Probolinggo, Nurkholis, hadir langsung dalam peluncuran tersebut, sementara 60 kepala daerah lainnya bergabung dengan acara tersebut secara online.

“Probolinggo adalah salah satu kota yang memiliki MPP fisik yang telah memperkuat komitmennya untuk menjadi MPP digital,” kata Nurkholis dalam sebuah pernyataan tertulis dari kementeriannya.

Setelah peresmian MPP fisik di Probolinggo, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mempersiapkan upaya memenuhi harapan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa MPP diharapkan dapat memungkinkan akses ke layanan digital terintegrasi.

“Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, layanan digital sangat diminati. Kami akan segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan layanan digital terintegrasi,” katanya.

Ia mencatat bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk mendirikan MPP digital di Probolinggo, sehingga diharapkan dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, Menteri Anas memuji para kepala daerah yang hadir langsung dalam peluncuran dan menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik akan mempermudah akses bagi masyarakat.

“MPP digital dibangun untuk mempercepat integrasi layanan publik berbasis elektronik (e-services). Ini untuk mendukung implementasi MPP fisik, sehingga layanan menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Anas menyampaikan harapannya agar manajemen MPP menggunakan Platform MPP untuk pengembangan layanan publik digital terintegrasi.

“Saya berharap semua penyelenggara MPP dapat memanfaatkan Platform MPP karena layanan publik digital terintegrasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih ramah pengguna,” katanya.

MEMBACA  Upbit Mendorong Peningkatan Tata Kelola Perusahaan dalam Industri Blockchain Indonesia

Berita terkait: Layanan pemerintah digital untuk membantu masyarakat, memotong korupsi: menteri

Berita terkait: Menteri bertemu praktisi teknologi untuk mempercepat layanan publik digital

Penerjemah: Zumrotun S, Kenzu
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024