Aktivis nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Andy W Sinaga angkat bicara terkait dualisme kepengurusan organisasi tersebut. Menurut Andy, para anggota HNSI kebingungan akibat dualisme kepengurusan tingkat pusat, yakni antara pimpinan Herman Herry dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut /KASAL Laksamana TNI (Purn) Soemarjono. “Para anggota HNSI di seluruh Indonesia saat ini bingung dan resah akibat tidak ada perhatian organisasi HNSI, karena para pengurus pusat sibuk dalam merebut jabatan ketua umum HNSI,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/1/2025). Sebagai contoh, saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi mendapat advokasi terkait hak-hak normatif seperti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk anggota HNSI. “Belum lagi banyak persoalan tentang Nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan oleh HNSI,” ujar ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI itu. Dia menjelaskan bahwa nelayan di daerah saat ini menghadapi berbagai persoalan, antara lain illegal fishing, gangguan nelayan asing dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Nusantara. “Kemudian Praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi,” tuturnya. Selain itu ada kebijakan yang tidak merata, yang memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Pemerintah melalui Menteri KKP diharapkan turun tangan menyelesaikan dualisme kepengurusan HNSI. Nelayan juga kebingungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News