Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah siap mendukung pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Pernyataan itu disampaikan Yudhoyono usai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa.
"Pada prinsipnya, Kemenkeu siap memberikan dukungan finansial, terutama untuk segera menangani kerusakan infrastruktur dan rumah warga yang terdampak," kata Yudhoyono.
Dia menekankan bahwa pemerintah terus memprioritaskan penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejalan dengan pembentukan satgas penanganan bencana oleh Presiden.
Yudhoyono menjelaskan fokus utama rehabilitasi meliputi perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan suplai air bersih, serta pembangunan kembali perumahan publik yang rusak dan tersapu.
Selain itu, penataan ulang lahan dan tata ruang merupakan bagian penting dari tahap rekonstruksi untuk memastikan masyarakat tidak kembali ke kawasan rawan bencana.
"Tata ruang harus dirapikan agar setelah rehabilitasi, masyarakat tidak kembali ke lokasi yang rentan," ujarnya.
Menurut dia, pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki skema berlapis, baik dari APBN maupun APBD, sehingga perlu integrasi dan pembaruan data antar sektor.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Permukiman pada 14 Desember 2025 mencatat total rumah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 139.485 unit.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan tambahan pendanaan hingga Rp74 triliun atau sekitar US$4,3 miliar untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Terkait berita: Indonesia siapkan Rp18,3 triliun untuk pemulihan bencana Sumatra Barat
Terkait berita: Pengungsian banjir Sumatra turun jadi 135.696 seiring pemulihan
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026