Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah rumor pengunduran dirinya yang beredar, dan menegaskan komnitmennya untuk tetap berada di kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai bendahara negara.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (5 Juni), Purbaya menanggapi spekulasi tersebut dengan sedikit humor sambil meyakinkan investor dan masyarakat bahwa kebijakan fiskal akan tetap berjalan stabil.
“Kami mengikuti perintah Presiden. Komitmen beliau kuat, dan kami akan terus maju,” ujarnya.
Purbaya mempertanyakan asal-usul rumor tersebut, dan menduga ada pihak yang sengaja membuatnya untuk mengganggu stabilitas ekonomi.
“Saya kira rumor ini disebar untuk memanipulasi sentimen pasar,” kata Purbaya, seraya menekankan bahwa ia tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala otoritas fiskal negara.
Spekulasi ini meningkat setelah penampilan publik Purbaya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Kamis, 4 Juni.
Di sana, ia menghadiri Rapat Paripurna tentang revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Untuk meredakan kekhawatran ekonomi, Purbaya memaparkan data terbaru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026, yang menunjukkan ekonomi yang stabil dan berkembang.
Defisit APBN tercatat Rp180,4 triliun (sekitar US$10,02 miliar), setara 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – angka yang sangat terkendali.
Pendapatan negara hingga Mei mencapai Rp1.185 triliun (US$65,83 miliar), atau 37,6 persen dari target tahunan Rp3.153,6 trilun (US$175,20 miliar). Ini menandai pertumbuhan 19,1 persen secara tahunan (yoy).
Dari sisi belenja, pemerintah gencar meningkatkan pengeluaran untuk menjaga momentum ekonomi.
Total belenja negara naik 34,4 persen (yoy) menjadi Rp1.365,4 triliun (US$75,86 miliar), atau 35,5 persen dari anggaran tahunan Rp3.842,7 triliun (US$213,48 miliar).
Meskipun belanja meningkat, neraca primer Indonesia tetap surplus Rp58,6 triplet (US$3,26 miliar) – menunjukkan bahwa sumber daya negara masih sehat dan mampu mengelola pendapatan, belanja, dan utang nasional dengan baik.