Raja Ampat, Papua Barat Daya (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengunjungi lokasi penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu setelah protes dari warga lokal yang khawatir dampak tambang.
“Saya datang kesini untuk melihat langsung apa yang sebenarya terjadi,” kata Lahadalia saat kunjungannya. Dia menambahkan bahwa temuan dari kunjungan ini akan dilaporkan oleh kementeriannya.
Lokasi ini dioperasikan oleh GAG Nikel, anak perusahaan BUMN tambang Antam. Kegiatan penambangan GAG Nikel sempat dihentikan sementara setelah Lahadalia mengeluarkan perintah pada Kamis menanggapi keluhan masyarakat.
Dirjen Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menyebut area tambang tidak terlalu besar dan menekankan upaya pemulihan lahan oleh perusahaan.
“Dari total 263 hektar yang dibuka, 131 hektar sudah direklamasi dan 59 hektar sudah dipulihkan,” jelasnya.
Winarno juga mengatakan survei udara tidak menunjukkan tanda sedimentasi di perairan pantai terdekat, mengindikasikan tambang belum menyebabkan kerusakan lingkungan besar—setidaknya untuk saat ini. Namun, dia mencatat pemerintah belum menyelesaikan evaluasi resmi.
GAG Nikel saat ini menunggu asesmen akhir, yang akan menentukan apakah operasi bisa dilanjutkan atau tetap dihentikan.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan pada Jumat bahwa mereka menemukan pelanggaran serius terkait aturan lingkungan dan pengembangan pulau kecil di area tersebut.
Perusahaan memegang Kontrak Karya (KK) dan beroperasi di area izin tambang lebih dari 13.000 hektar. Mereka mulai beroperasi pada 2018 setelah mendapat izin lingkungan tahun sebelumnya.
“Ada beberapa izin tambang di Raja Ampat—mungkin lima—tapi GAG Nikel satu-satunya yang beroperasi sekarang, dan dimiliki Antam,” kata Lahadalia.