Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak jika inflasi di wilayah mereka lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Mengendalikan harga barang pokok itu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, ujarnya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional sebesar 2,65 persen pada September. Meski masih bisa dikelola, Karnavian mencatat beberapa daerah menghadapi inflasi di atas tingkat nasional.
“Daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional harus mendapat perhatian khusus, sementara yang terlalu rendah juga harus dipantau dengan seksama,” katanya.
Pemerintah telah menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, yang dianggap sebagai keseimbangan ideal antara kepentingan konsumen dan produsen.
Namun, Karnavian menekankan bahwa beberapa komoditas pangan masih menunjukkan tren kenaikan harga di banyak wilayah.
Misalnya, harga cabai merah naik di 235 kabupaten dan kota, harga telur ayam di 229 wilayah, dan harga daging ayam ras di 190 daerah.
Meski harga beras relatif stabil, ia menekankan perlunya kewaspadaan untuk mencegah kenaikan harga yang meluas.
Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk segera menganalisis tren inflasi di daerahnya.
“Jika angkanya tinggi, segera adakan rapat koordinasi internal dengan para pemangku kepentingan seperti distributor, asosiasi usaha, dan kamar dagang,” pesannya.
Dia menjelaskan dua aspek kunci yang harus ditinjau ketika inflasi daerah naik: kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.
Jika persediaan cukup tapi harga tetap tinggi, pemerintah daerah harus menyelidiki kemungkinan praktik penimbunan, yang menurutnya tidak dapat diterima dan merupakan tindak pidana.
“Mencari untung itu boleh, tapi dengan sengaja menahan barang untuk menaikkan harga sebelum melepasnya itu tidak boleh,” tegasnya.
Jika inflasi disebabkan oleh terbatasnya pasokan, pemerintah daerah disarankan untuk bekerja sama dengan daerah penghasil surplus.
Mereka juga dapat menggunakan anggaran cadangan untuk mensubsidi biaya transportasi barang pokok agar harga pasar tetap terjangkau.
Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong program bercocok tanam di masyarakat untuk komoditas yang mudah dibudidayakan.
Beberapa kota telah menerapkan langkah-langkah inovatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Misalnya, Makassar dengan sistem hidroponiknya, sementara Surabaya mengoptimalkan lahan tidur untuk ditanami.
Karnavian menambahkan bahwa jika upaya daerah tidak cukup untuk menekan inflasi, pemerintah pusat akan turun tangan melalui koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi lancar, dan melindungi masyarakat dari gejolak harga yang berlebihan.
Berita terkait: Indonesia andalkan koperasi desa untuk tekan inflasi: menteri
Berita terkait: Daerah didorong stabilkan harga pangan untuk jaga inflasi di bawah 3,5%
*Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025*