Denpasar (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong semua pemerintah provinsi untuk bekerjasama dalam melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan optimal.
Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri gubernur dan wakil gubernur di Denpasar, Bali, pada Jumat, dia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kontribusi pemerintah daerah.
"Presiden mempelopori program Koperasi Desa Merah Putih—ini benar-benar idenya beliau. Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada para menteri untuk menjalankan program ini," kata Hasan. Dia menyatakan bahwa implementasi optimal diperlukan agar Indonesia bisa maju.
Menteri itu menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat dari Presiden Prabowo yang dirancang untuk membantu rakyat mengatasi tantangan.
"Presiden sangat ingin memberdayakan rakyat karena beliau sangat paham masalah yang mereka hadapi," ujarnya. Dia meminta semua gubernur mendukung penuh agenda pembangunan pemerintah pusat.
Hasan menambahkan bahwa program ini juga menandakan Indonesia kembali ke jalur yang benar dan berkembang setelah lama stagnasi akibat kurangnya kemauan politik di kalangan pejabat.
Dia menekankan pentingnya mencontoh China, Korea Selatan, dan Singapura dalam mengarahkan pembangunan nasional untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan demi kemajuan jangka panjang.
Hasan mengulang bahwa Presiden Prabowo memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai alat strategis untuk mengubah pola pikir masyarakat, mendorong kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
Hadir dalam pertemuan nasional ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur dari beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Jambi, NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua, Sumatera Utara, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.
Berita terkait: Koperasi desa perkuat ekonomi desa mandiri
Berita terkait: Kemendesa dan BPS sinkronkan data desa untuk pengentasan kemiskinan
Berita terkait: Harmonisasi regulasi penting untuk koperasi desa: Menteri
Penerjemah: Ni Putu P, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025