Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto telah mendorong pihak terkait untuk memperkuat keamanan cyber situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Dia menyampaikan permintaan tersebut dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Ketahanan Nasional di Jakarta pada hari Rabu.
Tjahjanto telah menugaskan dua lembaga – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika – untuk memastikan bahwa ruang digital tetap demokratis dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.
Berbicara tentang menjaga situasi kondusif di media sosial, dia mengatakan bahwa situs tersebut menghadapi dua jenis ancaman, yaitu informasi yang keliru dan polarisasi.
Dia menekankan bahwa ancaman tersebut harus diberikan perhatian lebih mengingat merebaknya berita bohong dan provokasi.
“Kami telah mengumpulkan semua jurnalis dan media untuk mengantisipasi dan melakukan kontrol ketat agar informasi yang keliru ini tidak memicu perpecahan dalam kesatuan dan integritas bangsa,” katanya.
Selain mengoptimalkan sistem keamanan cyber KPU dan menjaga keadaan kondusif di media sosial, Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah juga berusaha mendeteksi dan mengelola rencana aksi serta mengurangi semua dinamika di masyarakat.
Pemerintah juga sedang mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan, kesatuan, dan integritas melalui pendekatan yang melibatkan pemimpin agama, masyarakat, dan adat untuk memastikan keamanan Pemilihan Kepala Daerah.
Pemerintah juga telah membuat meja koordinasi yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam pemilihan.
“Harapannya semua masalah yang dapat menghambat Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal,” katanya.
Copyright © ANTARA 2024
Menterjemahkan ke Bahasa Indonesia B1:
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto telah mendorong pihak terkait untuk memperkuat keamanan cyber situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Dia menyampaikan permintaan tersebut dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Ketahanan Nasional di Jakarta pada hari Rabu.
Tjahjanto telah menugaskan dua lembaga – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika – untuk memastikan bahwa ruang digital tetap demokratis dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.
Berbicara tentang menjaga situasi kondusif di media sosial, dia mengatakan bahwa situs tersebut menghadapi dua jenis ancaman, yaitu informasi yang keliru dan polarisasi.
Dia menekankan bahwa ancaman tersebut harus diberikan perhatian lebih mengingat merebaknya berita bohong dan provokasi.
“Kami telah mengumpulkan semua jurnalis dan media untuk mengantisipasi dan melakukan kontrol ketat agar informasi yang keliru ini tidak memicu perpecahan dalam kesatuan dan integritas bangsa,” katanya.
Selain mengoptimalkan sistem keamanan cyber KPU dan menjaga keadaan kondusif di media sosial, Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah juga berusaha mendeteksi dan mengelola rencana aksi serta mengurangi semua dinamika di masyarakat.
Pemerintah juga sedang mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan, kesatuan, dan integritas melalui pendekatan yang melibatkan pemimpin agama, masyarakat, dan adat untuk memastikan keamanan Pemilihan Kepala Daerah.
Pemerintah juga telah membuat meja koordinasi yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam pemilihan.
“Harapannya semua masalah yang dapat menghambat Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal,” katanya.