Pemerintah tidak hanya akan fokus pada minyak dan gas dalam upaya mencapai swasembada energi, tetapi juga akan mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
“Kami ingin membuat Indonesia menjadi negara yang tidak hanya mandiri dalam minyak dan gas tetapi juga dalam sektor energi terbarukan,” tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu.
Pemerintah terus mengambil langkah-langkah strategis berbagai untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam visi pembangunan nasional Asta Cita.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan dengan menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Salah satu upaya untuk mendukung transisi energi di Indonesia adalah program biodiesel wajib 40 persen (B40), yang akan diterapkan pada tahun 2025, diikuti oleh program B50 pada tahun 2026.
“Pada 1 Januari 2025, kami akan mulai mewajibkan program B40. Selanjutnya, kami akan mendorong program B50. Jika B50 diterapkan, kita tidak akan lagi perlu impor solar,” informasi Lahadalia.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo (Subianto), ketika lifting kita belum mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi domestik, kita tidak punya pilihan selain mendorong ke B100, baik solar maupun bahan bakar,” tambahnya.
Pada tahun 2023, penggunaan biodiesel di pasar domestik tercatat sebesar 12,2 juta kiloliter. Angka tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada tahun 2025.
Program biodiesel wajib juga membantu menghemat hingga US$7,9 miliar atau setara dengan Rp120,54 triliun dalam devisa pada tahun 2023.
Selain itu, pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun.
Menteri Lahadalia menekankan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan energi panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dengan tingkat keandalan tertinggi.
Menurut perkiraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada akhir tahun 2024, proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional akan mencapai 14,1 persen, dengan panas bumi menjadi andalan.
Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional telah mencapai 13,9 persen.
Kontribusi listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi telah tercatat sebesar lima persen dari total bauran energi nasional, atau sekitar 40 persen dari bauran energi terbarukan.
Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor listrik Indonesia.
Sejak tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi telah meningkat sebesar 1,2 GW, sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia mencapai 2,6 GW.
Angka ini setara dengan 11 persen dari potensi panas bumi total negara dan menjadikan Indonesia sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia.
Lahadalia lebih lanjut menyatakan bahwa peningkatan lifting minyak dan gas, optimalisasi blok minyak dan gas, serta pengembangan energi terbarukan diharapkan akan membawa Indonesia menuju kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah juga terus berupaya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik dan meningkatkan efisiensi energi.
Percaya bahwa memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, adalah kunci untuk mencapai keamanan energi nasional.
Berita terkait: Menteri menyoroti peran hilir minyak, gas dalam kecukupan energi
Copyright © ANTARA 2024