Pemerintah sedang berupaya untuk mencapai swasembada energi tidak hanya berfokus pada minyak dan gas, tetapi juga mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan, demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya mandiri dalam minyak dan gas tetapi juga dalam sektor energi terbarukan,” tambahnya dalam pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu.
Pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam visi pembangunan nasional Asta Cita.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan dengan menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Salah satu upaya untuk mendukung transisi energi di Indonesia adalah program biodiesel 40 persen (B40) yang wajib, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, diikuti oleh program B50 pada tahun 2026.
“Pada 1 Januari 2025, kami akan mulai mewajibkan program B40. Selanjutnya, kami akan mendorong program B50. Jika B50 diterapkan, kita tidak akan lagi perlu impor solar,” informasi Lahadalia.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo (Subianto), ketika produksi kita belum mencapai level yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi domestik, kita tidak akan punya pilihan selain mendorong ke B100, baik solar maupun bensin,” tambahnya.
Pada tahun 2023, penggunaan biodiesel di pasar domestik tercatat sebesar 12,2 juta kiloliter. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada tahun 2025.
Program biodiesel wajib juga membantu menghemat hingga US$7,9 miliar atau setara dengan Rp120,54 triliun dalam devisa pada tahun 2023.
Selain itu, pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun.
Menteri Lahadalia menekankan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan energi panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dengan tingkat keandalan tertinggi.
Menurut perkiraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada akhir tahun 2024, proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional akan mencapai 14,1 persen, dengan panas bumi menjadi andalan.
Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional telah mencapai 13,9 persen.
Kontribusi listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi telah tercatat sebesar lima persen dari total bauran energi nasional, atau sekitar 40 persen dari bauran energi terbarukan.
Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor listrik Indonesia.
Sejak tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi telah meningkat sebesar 1,2 GW, sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia mencapai 2,6 GW.
Hal ini setara dengan 11 persen dari potensi panas bumi total negara dan menjadikan Indonesia sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia.
Lahadalia juga menyatakan bahwa peningkatan produksi minyak dan gas, optimalisasi blok minyak dan gas, serta pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah juga terus berupaya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik dan meningkatkan efisiensi energi.
Percaya bahwa memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, adalah kunci bagi pencapaian keamanan energi nasional.
Berita terkait: Menteri soroti peran hilir minyak, gas dalam kemandirian energi
Penerjemah: Kelik Dewanto, Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Hak cipta © ANTARA 2024