Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menyelaraskan dan mengharmoniskan program antara pemerintah pusat dengan enam pemerintah provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
“Program kementerian dan lembaga sering kali tidak sinkron dan tidak diketahui oleh gubernur, bupati, serta wali kota,” ujarnya saat peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029 di Jakarta, Selasa.
Karnavian menegaskan bahwa tiga tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Papua.
Ia ingin komite yang dibentuk pada Oktober 2025 itu mampu mengatur dan menyelaraskan program kementerian/lembaga dengan kebutuhan pembangunan di Papua.
Dijelaskannya, kondisi sosio-historis di Papua yang kurang memiliki daya pemersatu internal yang kuat diantara masyarakat adat Papua, ditambah medan yang sulit diakses, menjadi faktor utama kesenjangan pembangunan.
Kondisi ini, lanjutnya, membutuhkan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk akselerasi pembangunan.
Kegagalan program pemerintah pusat juga sering terjadi karena kurangnya dukungan program lanjutan dari pemerintah daerah.
Untuk itu, ia menyarankan mekanisme pelaksanaan rencana aksi 2025-2029 harus memungkinkan masukan dari kepala daerah di Papua agar program pusat dan daerah dapat diselaraskan dengan efektif.
Selain harmonisasi program, menteri juga mendorong komite untuk rutin memantau pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.
Evaluasi diusulkan dilakukan setiap tiga atau empat bulan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, hasil evaluasi akan dipantau langsung oleh presiden dan intervensi dapat dilakukan jika diperlukan.
Pada kesempatan itu, Menkarnavian juga menekankan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kepala daerah di Papua boleh mengusulkan penambahan anggaran. Tapi yang terpenting adalah memastikan anggaran tersebut betul-betul mengalir hingga ke tingkat akar rumput,” pungkasnya.
Berita terkait: Presiden gelar pertemuan dengan pimpinan daerah Papua untuk percepat pembangunan
Berita terkait: Papua Barat Daya rayakan hari jadi dengan laporan kemajuan dan target baru
Berita terkait: Papua Barat pertama yang luncurkan KTP digital untuk masyarakat adat Papua
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025