Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, pada hari Kamis untuk membahas dukungan Kadin dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.
Pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta itu juga membahas keterlibatan Kadin dalam inisiatif-inisiatif penting pemerintah, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan itu, Menteri Tito menekankan peran strategis UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, sektor UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian lokal, membantu mereka tetap berada di wilayah pertumbuhan positif.
“COVID mengajari kita banyak pelajaran—salah satu yang paling penting adalah bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi,” ujar Tito.
Dia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif selama pandemi berkat ketahanan sektor UMKM-nya. Sebaliknya, banyak daerah lain mengalami kontraksi ekonomi, dengan beberapa bahkan jatuh ke dalam pertumbuhan negatif.
Tito menyoroti pentingnya memberdayakan UMKM untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan kapasitas fiskal daerah, katanya, tidak boleh bergantung hanya pada transfer dari pemerintah pusat.
Dia menunjuk bahwa banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk sumber daya fiskal. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah daerah harus menemukan cara-cara kreatif untuk meningkatkan PAD—salah satunya adalah dengan mendukung pengembangan UMKM.
Selain UMKM, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk merangsang aktivitas ekonomi lokal. Kementerian Dalam Negeri saat ini berupaya mengoptimalkan kinerja BUMD agar mereka dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Menurut Tito, pemberdayaan ini membutuhkan dukungan multi-pemangku kepentingan, termasuk dari Kadin, yang memiliki jaringan luas di seluruh negeri.
Menteri itu juga menekankan pentingnya para pemimpin daerah memiliki pola pikir wirausaha, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang ekonomi lokal dan sumber pendapatan potensial.
Tito menambahkan bahwa menyederhanakan prosedur perijinan usaha juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Dia menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah seperti itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Daerah yang maju adalah daerah di mana sektor swasta hidup dan berkembang,” ujarnya.