Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada hari Selasa mendesak para pemimpin daerah untuk meningkatkan upaya memerangi tuberkulosis (TB), dengan menyebut penyakit tersebut sebagai ancaman kesehatan masyarakat yang terus berlanjut dan memerlukan aksi lokal yang lebih kuat.
Berbicara di Forum Delapan Gubernur untuk Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Jakarta, Tito mendesak para gubernur, walikota, dan bupati untuk sepenuhnya menggunakan wewenang dan sumber daya mereka untuk menekan kasus TB.
“Saya mendesak para pemimpin daerah yang memiliki kekuasaan, wewenang, kebijakan, dan sumber daya untuk lebih serius menangani masalah ini,” ujarnya.
Tito menyoroti bahwa meskipun pengetahuan tentang TB dan pengobatannya sudah lama ada, penyakit ini terus membunuh ribuan orang setiap tahunnya. Indonesia diperkirakan akan mencatat 1,09 juta kasus TB dan 125.000 kematian pada tahun 2025, menurut Laporan Tuberkulosis Global terbaru.
Berita terkait: Perlu langkah serius untuk tangani TB di daerah: pemerintah
Tito menekankan bahwa pemberantasan TB adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia mendesak delapan provinsi kunci — Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur — untuk memaksimalkan upaya mereka.
“Ini tentang menyelamatkan nyawa. Saya meminta semua pemerintah daerah untuk bertindak tegas,” katanya, seraya menambahkan bahwa pertemuan rutin akan diadakan untuk memantau kemajuan.
Dalam forum tersebut, delapan provinsi tersebut mendeklarasikan komitmen mereka untuk mempercepat pemberantasan TB, dengan janji yang dibacakan oleh Gubernur Banten Andra Soni.
Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan A. M. Putranto, dan pejabat senior dari Sekretariat Kabinet.
Beberapa pemimpin daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, juga hadir.
Berita terkait: Pemerintah harus siap untuk krisis penutupan Hormuz: Anggota DPR
Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025