Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membela keputusan pemerintah untuk menggunakan layar bioskop dalam memutar video promosi. Ia menyatakan bahwa praktik ini dapat diterima asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak menganggu kenyamanan publik.
Berbicara di Jakarta pada hari Minggu, Hadi menanggapi perdebatan publik mengenai video pendek yang menampilkan program-program andalan Presiden Prabowo Subianto, yang baru-baru ini tayang di beberapa bioskop.
“Penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang normal, selama tidak melanggar aturan dan tidak merusak estetika serta kenyamanan publik,” ujar Hadi.
Video yang telah menjadi viral secara daring itu menampilkan klip Presiden Prabowo, disertai data capaian-capaian utama. Data tersebut termasuk produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton pada Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diluncurkannya 100 Sekolah Rakyat yang bebas biaya.
Berita terkait: Anggota MPR dukung program andalan kesejahteraan dan pendidikan Prabowo
Video tersebut juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Segmen lainnya mempromosikan program Koperasi Desa Merah Putih, yang telah mendirikan 80.000 koperasi pedesaan yang menawarkan barang kebutuhan pokok, layanan, dan keuangan mikro.
Video ini diputar sebelum film utama, disertai pemberitahuan yang mengingatkan penonton untuk tidak merekam layar. Pemutaran film biasa dilanjutkan setelah video selesai.
Pemerintah menyatakan kampanye di bioskop ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inisiatif pembangunan nasional.
Berita terkait: FLPP menjadi program andalan untuk bantu keluarga berpenghasilan rendah miliki rumah
Reporter: Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025