Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, telah meminta Kepala Staf Angkatan Udara yang baru dilantik, Marsekal Mohamad Tonny Harjono, untuk menjaga Selat Malaka dan perairan Natuna.
\”Angkatan Udara Indonesia harus membantu memastikan keamanan di Selat Malaka karena wilayah tersebut belum bebas dari masalah. Keamanan di Laut Natuna Utara juga harus diperhatikan,\” ujarnya saat upacara serah terima jabatan Harjono di Jakarta pada Jumat.
Selat Malaka telah menyaksikan beberapa masalah, termasuk kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Tjahjanto mencatat bahwa untuk memperketat pengawasan di Selat Malaka dan perairan Natuna, Angkatan Udara perlu meningkatkan kapasitas peralatan pertahanannya.
Beliau menyampaikan optimisme bahwa dengan mengembangkan atau mengakuisisi radar yang lebih canggih, Angkatan Udara akan memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi di kedua wilayah penting Indonesia tersebut.
Selain menjaga kedua perairan tersebut, menteri juga mendorong Kepala Angkatan Udara baru untuk tidak mengendurkan pemantauan dan pengawasan udara di wilayah perbatasan.
\”Perhatikan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Papua Nugini,\” katanya.
Beliau kemudian mengharapkan bahwa Marsekal Harjono dan seluruh prajurit Angkatan Udara Indonesia akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas mereka demi memperkuat perbatasan udara Indonesia.
Upacara serah terima jabatan juga dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara (Polri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra; Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali; dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak.
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara di Istana Negara Jakarta menggantikan Marsekal Fadjar Prasetyo.
Setelah dilantik, Harjono mengatakan bahwa Presiden telah memerintahkan dia untuk memimpin Angkatan Udara menjadi institusi yang lebih kuat yang konsisten menjaga kedaulatan Indonesia.
\”Selama pelantikan saya, Bapak Presiden juga menuntut agar Angkatan Udara menjadi lebih kuat dan mematuhi mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,\” tambahnya.
Beliau menjelaskan bahwa undang-undang tersebut menugaskan Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia, menegakkan hukum, dan melindungi ruang udara Indonesia sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.
Berita terkait: Bakamla Indonesia menyita kapal ikan Vietnam di Laut Natuna
Berita terkait: Perairan Natuna tetap menjadi prioritas pada 2022: Bakamla
Berita terkait: Kapal berbendera Vietnam ditahan karena melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna Utara
Penerjemah: Walda M, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024