Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kesiapannya untuk mengawasi pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai pusat ketahanan pangan nasional.
Dalam pernyataan yang dikonfirmasi Kamis, menteri menyatakan kementeriannya akan memastikan percepatan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan kawasan pangan tersebut sesuai dengan daya dukung lingkungan.
“Kementerian/BPLH memastikan percepatan validasi KLHS berjalan transparan, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.
“Dengan demikian, Merauke akan berkembang menjadi lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Mekanisme validasi KLHS akan dijalankan sesuai Peraturan Menteri LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dengan penerbitan Keputusan Persetujuan Validasi selambatnya 20 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Langkah percepatan ini diambil karena Papua Selatan sebagai daerah otonom baru belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Mempercepat penyusunan tata ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan nasional dan daerah menjadi agenda prioritas.
Nurofiq juga mengingatkan bahwa program strategis di Merauke ini diproyeksikan sebagai pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di Indonesia bagian timur.
Pengembangan kawasan swasembada pangan di Merauke didukung rencana pembuatan 52.000 hektar sawah sebagai bagian dari target 1 juta hektar. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 14 tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Infrastruktur pendukungnya termasuk jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektar, dan pelabuhan khusus 377 hektar yang akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik pangan.
Selain itu, pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, dan industri bahan pendorong juga dipersiapkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Nurofiq menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam mendukung program ini. Kolaborasi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan.
Upaya bersama ini diharapkan dapat mempercepat penetapan RTRWP Provinsi dan memaksimalkan potensi tanah subur Papua Selatan untuk swasembada pangan nasional.
“Pembangunan pangan tidak hanya tentang beras atau komoditas lainnya. Ini tentang masa depan bangsa,” kata Nurofiq.
“Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat, kami ingin masyarakat Papua Selatan sejahtera, lingkungan tetap lestari, dan Indonesia menjadi lebih mandiri,” tambahnya.