Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, akan berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 6 Januari 2024, untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan otoritas Saudi Arabia terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.
“Insya Allah, pada tanggal 6 Januari, saya akan berangkat ke Arab Saudi untuk menandatangani MoU tentang haji dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi,” ujar Qoumas di sini pada hari Rabu.
MoU ini akan berhubungan dengan berbagai hal terkait ibadah haji, seperti kuota haji, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Menteri tersebut menyatakan bahwa dengan adanya MoU ini, semua persiapan untuk ibadah haji dapat dimulai.
Menurut Qoumas, proses persiapan haji terus dipercepat. Saat ini, kementerian sedang menunggu keluarnya Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024.
Berita terkait: Pemerintah menargetkan BPIH sebesar Rp105 juta per jamaah haji pada tahun 2024
Keputusan presiden akan mengatur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji berdasarkan titik keberangkatan.
Meskipun masih menunggu Keputusan Presiden, Kementerian Agama mengumumkan bahwa pembayaran Bipih untuk calon jamaah haji dalam kategori haji reguler akan dibuka mulai tanggal 9 Januari 2024.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya sepakat untuk menetapkan BPIH rata-rata sebesar Rp93,4 juta (sekitar US$6.033). Sementara itu, Bipih yang harus dibayarkan oleh setiap jamaah haji ditetapkan sebesar Rp56,04 juta (sekitar US$3.619).
Menteri menjelaskan bahwa pembayaran ibadah haji tahun ini dapat dilakukan secara mencicil. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban calon jamaah haji.
Namun, ia mengatakan bahwa meskipun periode pembayaran belum dibuka, calon peserta haji dapat mulai menyimpan uang mereka di rekening bank masing-masing, sehingga dana akan siap nantinya.
Berita terkait: Pemerintah mencari peningkatan kuota petugas haji untuk tahun 2024
Berita terkait: Penambahan kuota haji akan membantu mempersingkat antrean: menteri