Jakarta (ANTARA) – Di awal tahun 2026, komunitas internasional memandang Indonesia dengan pandangan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mempertahankan status Indonesia sebagai "titik terang", dengan memproyeksikan pertumbuhan stabil di angka 5,1 persen.
Di sisi lain, Moody’s Ratings memberikan catatan peringatan, dengan merevisi pandangan utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari lalu.
Perbedaan perspektif ini mengisyaratkan bahwa meski fundamental makroekonomi secara statistik tetap kuat, keraguan mendalam masih ada terkait arah kebijakan jangka panjang—khususnya mengenai operasionalisasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara.
Ketidakselarasan ini sama terasanya di dalam negeri. Otoritas domestik, dari Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus menunjukan optimisme, dengan menyebut likuiditas pasar yang sehat dan pertumbuhan 5,11 persen di tahun 2025 sebagai batu loncatan untuk kinerja lebih tinggi.
Bagi otoritas, Danantara adalah solusi untuk hambatan pembiayaan pembangunan. Namun, analisis pasar modal menangkap sinyal yang berbeda.
Melemahnya Rupiah mendekati angka Rp 16.800 per USD dan koreksi di saham bank BUMN mengungkapkan kecemasan yang terukur.
Para investor melihat melampaui angka pertumbuhan; mereka menghitung risiko "keterkaitan institusional"—yaitu kompleksitas birokrasi yang mengancam menciptakan ketidakpastian tata kelola.
Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi optimis target pertumbuhan 6 persen sudah tidak cukup untuk menenangkan pasar tanpa diiringi transparansi yang radikal.
Pasar modal sangat sensitif terhadap risiko Danantara berkembang menjadi "saku fiskal kedua" atau super-holding birokrasi raksasa yang beroperasi tanpa pengawasan parlemen yang memadai.
Kekhawatiran akan sebuah lembaga yang mampu mengabaikan disiplin fiskal konvensional inilah yang tepatnya berada di balik tekanan terhadap peringkat investasi Indonesia.
Jika ambiguitas fungsional ini berlanjut, reputasi ekonomi yang dibangun selama puluhan tahun bisa dipertaruhkan.
Di tengah turbulensi persepsi ini, sangat penting untuk mengingat kembali visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Beliau menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar alat keuangan, melainkan instrumen "Kedaulatan Ekonomi".
Presiden menekankan bahwa Indonesia harus memiliki wahana konsolidasi kekayaan yang mampu sejajar dengan raksasa investasi global.
Dalam pandangannya, Danantara adalah mesin untuk "hilirisasi aset"—memastikan kekayaan negara tidak menganggur sebagai angka di neraca, tetapi dikelola secara aktif untuk membiayai kemandirian nasional di bidang pangan, energi, dan air.
Visi ini memberikan kompas ideologi yang kuat, namun sekaligus meningkatkan tanggung jawab manajerial untuk membuktikan bahwa kedaulatan tidak sama dengan isolasi dari standar profesional global.
Untuk menjembatani visi Presiden dengan harapan pasar, sebuah "benteng tata kelola" harus didirikan.
Di bawah hukum perusahaan, pemisahan ketat antara kepentingan politik dan eksekusi komersial harus ditegakkan melalui firewall institusional.
Danantara harus mengadopsi struktur yang divalidasi oleh dewan penasihat profesional kelas dunia. Melibatkan keahlian dari dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) global seperti Temasek atau GIC akan lebih dari sekadar langkah pragmatis; itu akan menjadi sinyal kepatuhan internasional untuk memulihkan kepercayaan yang terkikis.
Transparansi tidak boleh lagi statis. Danantara perlu menyediakan dashboard publik real-time yang menampilkan kinerja portofolio dan tingkat utang secara terbuka.
Ini harus diperkuat oleh pengambilan keputusan investasi berbasis data. Di bawah sistem seperti itu, setiap penempatan modal akan didasarkan pada Tingkat Pengembalian Internal (Internal Rate of Return/IRR) yang kompetitif, sehingga menyaring proyek-"proyek zombi" yang bernilai politis tetapi membebani kas negara.
Dengan cara inilah Danantara dapat membersihkan praktik pengelolaan aset tidak produktif yang sudah lama hidup di bawah payung BUMN konvensional.
Strategi mendesak berikutnya adalah memposisikan Danantara sebagai mesin daur ulang aset. Penyakit klasik BUMN Indonesia adalah likuiditas aset infrastruktur matang yang rendah.
Danantara seharusnya mengambil alih aset-aset dengan arus kas stabil, lalu melakukan sekuritisasi atau melepas kepemilikan sahamnya kepada investor jangka panjang.
Modal segar yang dihasilkan dari daur ulang ini kemudian dapat mendanai Proyek Strategis Nasional baru tanpa menambah beban utang baru.
Strategi ini harus diatur oleh Piagam Tata Kelola yang melarang Danantara menjamin proyek pemerintah yang di bawah standar pasar tanpa kompensasi anggaran yang jelas.
Pada akhirnya, dari peringatan lembaga global hingga visi kedaulatan Presiden, kita sampai pada satu kesimpulan inti: Danantara harus membuktikan diri sebagai solusi pembiayaan yang kreatif, bukan sumber kebocoran baru.
Keberhasilan lembaga ini tidak akan diukur dari triliunan aset yang dikonsolidasikannya, tetapi dari kemampuannya menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang stabil tanpa mengganggu persaingan pasar yang sehat.
Pemerintah tidak boleh terbujuk oleh euforia angka-angka besar; sebaliknya, harus fokus pada kualitas dan efisiensi manajemen.
Menjaga integritas Danantara identik dengan melindungi kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia.
Melalui profesionalisme yang teguh, Indonesia dapat mengubah risiko persepsi yang ditandai oleh Moody’s menjadi sebuah keunggulan kompetitif bagi masa depan bangsa.
*)Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis, Penasihat Ahli untuk Badan-Badan Parlemen DPR RI.
**)Penyangkalan: Pandangan dan pendapat yang diutarakan di sini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi resmi dari Lembaga Kantor Berita ANTARA.
Copyright © ANTARA 2026