Jakarta (ANTARA) – Kementrian Kehutanan akan bermitra dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk membantu Kelompok Tani Hutan (KTH) memasarkan produk-produk berbasis hutan dan memperkuat kemandirian ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya lokal.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan dalam Konferensi Penyuluhan Kehutanan Nasional 2025 di Jakarta pada Selasa bahwa kelompok-kelompok tersebut akan menyuplai komoditas unggulan mereka ke koperasi untuk didistribusikan.
“Kelompok tani hutan akan mengelola komoditas unggulan seperti madu dan kopi. Di Maluku, contohnya, mereka memproduksi rempah-rempah seperti pala dan lada. Kelompok-kelompok ini akan bekerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih, yang sudah mengoperasikan gerai barang pokok,” jelas Marzuki.
Dia mencatat bahwa kolaborasi antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, dan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Koperasi ini akan menjadi wadah bersama bagi para penyuluh kehutanan, kelompok tani hutan, dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses pembiayaan, meningkatkan daya saing produk, dan menumbuhkan swadaya ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurut Kementerian Kehutanan, sebanyak 10.050 penyuluh kehutanan yang membina 27.136 kelompok tani hutan di 38 provinsi telah menghasilkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) sebesar Rp2,9 triliun.
Pencapaian ini bersumber dari kegiatan ekonomi 10.094 kelompok tani hutan yang didukung oleh 3.138 penyuluh pegawai negeri sipil, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 fasilitator dari swasta.
Sementara itu, melalui Program Perhutanan Sosial, kementerian mencatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1 triliun yang berasal dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.
Angka-angka ini merefleksikan kisah sukses program penyuluhan kehutanan dalam mendukung masyarakat dan berkontribusi pada PDB nasional dari sektor non-swasta.
Berita terkait: Menteri mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan tanah untuk koperasi desa
Berita terkait: Indonesia tetapkan alokasi pendapatan koperasi desa 20% untuk pemerintah desa
Penerjemah: Anita Permata, Kuntum Khaira
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025