Unemployment is a crucial issue that the Indonesian Government has tried to tackle through a number of initiatives since 2024.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran dalam kelompok usia kerja mencapai 7,47 juta pada Agustus 2024, turun 390 ribu dibanding periode tahun sebelumnya. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,32 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.
Pada Februari 2024, Kementerian Ketenagakerjaan, yang saat itu masih di bawah mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menginisiasi pameran lowongan kerja bernama Naker Fest 2024 untuk memberdayakan generasi muda dan mengoptimalkan pengembangan ketenagakerjaan, termasuk dengan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Acara tersebut juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan.
Meskipun setelah transisi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pameran lowongan kerja tetap dilanjutkan oleh kementerian, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Upaya lain yang dilakukan tahun ini adalah peluncuran Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIPK), yang bertujuan untuk membangun sistem informasi yang canggih dan komprehensif serta menggambarkan struktur angkatan kerja, karakteristiknya, dan penawaran serta kebutuhan.
Strategi ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang SIPK. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan dan kompetensi untuk memenuhi tuntutan pasar kerja.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan fokus pada penanganan masalah buruh anak.
Menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2024, kementerian meluncurkan Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak Fase II, yang telah disiapkan sejak 2023.
Upaya ini diharapkan dapat secara bertahap mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia, khususnya kasus pekerja anak dalam bentuk terburuk (WFCL).
Peta jalan diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, bisnis, serikat pekerja atau buruh, organisasi masyarakat sipil, advokat anak, dan lainnya dalam mempersiapkan program untuk mempercepat penghapusan pekerja anak dan WFCL.
Keselamatan pekerja
Terkait keselamatan pekerja, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua pekerja di berbagai sektor mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil telah mendapat manfaat dari pelaksanaan praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan dokumen Program K3 Nasional, yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste.
Dokumen ini juga merupakan tindak lanjut dari dokumen profil K3, yang disusun pada tahun 2018 dan 2022, dan disusun sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan K3 dengan membangun sinergi dan koordinasi nasional.
Secara umum, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi arah pengembangan K3 secara nasional sehingga sejalan dengan orientasi dan pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024–2029 (RPJMN).
Dokumen ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi budaya K3 di seluruh Indonesia.
Pengembangan lapangan kerja
Untuk mengatasi tingkat pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan pusat pelatihan kerja masyarakat (BLK) yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terkait peningkatan daya saing mereka.
Kementerian juga mendorong BLK untuk berfungsi sebagai inkubator kewirausahaan dengan mengejar sinergi antara pelatihan vokasional dan ekspansi peluang kerja.
Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga tetapi juga berbagai pihak mulai dari bisnis hingga akademisi untuk memastikan manfaatnya dinikmati oleh masyarakat secara optimal.
Dengan adanya inkubator kewirausahaan, BLK masyarakat diharapkan dapat mendukung perekonomian melalui kewirausahaan dengan mendukung penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Hingga September 2024, pemerintah telah membangun 4.282 BLK masyarakat yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
Selain itu, terkait dengan upah, pemerintah pusat telah meningkatkan Upah Minimum Provinsi 2025 sebesar 6,5 persen.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa kementeriannya siap memberikan solusi kepada perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan menyusul kenaikan upah.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan tim untuk memberikan langkah-langkah spesifik kepada industri yang diproyeksikan akan sangat terdampak oleh kenaikan tersebut.
Dukungan lainnya
Kementerian Ketenagakerjaan juga mendukung pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Kementerian sebelumnya menyiapkan stimulus berupa tunjangan pengangguran, yaitu pemberian 60 persen dari upah selama enam bulan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan tunjangan pelatihan sebesar Rp2,4 juta (sekitar US$147,81) dan memudahkan pekerja yang di-PHK untuk mengakses informasi terkait pekerjaan.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peluang pekerja untuk kembali bekerja dengan memanfaatkan stimulus yang dirancang agar berlaku sepanjang tahun 2025.