Senin, 13 April 2026 – 20:50 WIB
Jakarta, VIVA – Pengamat politik dan hukum Pieter C Zulkifli mengingatkan bahwa gagasan kedaulatan dan keadilan justru diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri. Masa depan bangsa bergantung pada keberanian untuk membenahi sistem dengan jujur.
"Kepemimpinan diuji bukan cuma soal kuasa, tapi keberanian mendengar dan menegakkan keadilan di tengah bayang-bayang oligarki dan krisis hukum," ujar Pieter di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, ada ironi yang terus berulang dalam sejarah bangsa: makin tinggi jabatan seseorang, makin besar godaan untuk berhenti mendengar. Padahal, di situlah kualitas kepemimpinan sebenarnya diuji, apakah tetap rendah hati atau berubah jadi menara yang jauh dari rakyat.
Di tengah realitas hukum yang sering dipertanyakan dan oligarki yang menguat, publik butuh pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga rendah hati dan berpihak kepada rakyat. "Pemimpin sejati adalah yang mau mendengar, merangkul, dan berjalan bersama. Bukan seperti merak yang minta dihormat, tapi seperti akar yang menguatkan pohon," katanya.
Pieter juga mengutip peringatan Buya Hamka: ‘Nahkoda yang baik bukan yang pandai mengemudi kapal, tapi yang tahu rahasia lautan’. Artinya, kepemimpinan bukan cuma soal kendali, tapi kedalaman pemahaman akan realitas.
Refleksi ini semakin relevan ketika membaca gagasan dalam buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto, yang memperingatkan Indonesia bisa ‘menuju kehancuran’ jika tata kelola negara tidak dibenahi. "Pernyataan ini bukan cuma retorika, tapi berdasarkan data ketimpangan, kebocoran sumber daya, dan lemahnya institusi," ucap Pieter.
"Ketika penulis buku itu sekarang ada di puncak kekuasaan, pertanyaan publik tak terelakkan: apakah kebijakan saat ini menjawab kegelisahan dalam buku itu, atau justru mengonfirmasi ketakutan yang pernah ditulis?" tandasnya.
Halaman Selanjutnya
Menurut Pieter, dalam berbagai diskusi publik termasuk yang disampaikan Mahfud MD, persoalan Indonesia tidak sesederhana moral individu. Masalahnya lebih struktural, yaitu hukum yang lemah dan sering dikuasai oligarki.