Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal mereka melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Hal ini disampaikannya saat peluncuran “Surat Edaran Bersama untuk Pengadaan Barang/Jasa BLUD di Sektor Kesehatan” di sini pada hari Kamis.
“Kami mendorong unit kerja yang dapat menjadi BLUD agar kita dapat mendapatkan sumber pendapatan baru untuk daerah, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa pertumbuhan populasi Indonesia dan bonus demografi dapat menjadi modal besar untuk membuat lonjakan di masa depan.
Beberapa lembaga survei telah memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi pemain ekonomi dunia yang paling dominan keempat pada tahun 2045-2050.
Namun, hal itu harus diimbangi dengan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.
“Kuncinya adalah membangun sumber daya manusia. Oleh karena itu, semua infrastruktur pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan; reformasi harus benar-benar dilakukan,” tegasnya.
Dia juga mencatat bahwa ada tiga sumber utama pendapatan pemerintah daerah, yaitu transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber lain, yang meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD.
Ketika BUMD dan BLUD dikelola dengan baik dan profesional, pemerintah daerah dapat memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memperkuat anggaran daerah (APBD).
Kementerian Dalam Negeri telah menekankan bahwa dalam mengelola anggaran daerah, pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran.
Ketika pendapatan lebih besar, surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program.
Selain itu, pemerintah daerah dapat menggunakan cadangan sumber daya alam Indonesia yang kaya untuk memperkuat BLUD di masing-masing daerah.
“Kita dapat mewujudkan BLUD di sektor kesehatan dan panduan yang kami berikan bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan meningkatkan sistem kesehatan dan pendapatan daerah,” kata Karnavian.
Berita terkait: Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk mendorong pengeluaran
Berita terkait: Inovasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan layanan publik
Berita terkait: Kepala daerah diimbau untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru: menteri
Translator: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024