Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan bahwa dia masih meninjau kebijakan untuk menghapus sistem outsourcing, yang menjadi perhatian utama yang disuarakan oleh para pekerja pada Hari Buruh Internasional (May Day).
Perhatian ini dibagikan selama acara yang diadakan untuk memperingati May Day di Jakarta pada hari Kamis.
“Pasti ada hal-hal teknis yang harus dilakukan (untuk mengakhiri outsourcing),” tambah menteri tersebut.
Regulasi semacam itu akan sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya.
“Jika itu adalah kebijakan eksekutif (resmi), itu harus dilaksanakan. Kita hanya perlu melihat seperti apa hasil tinjauannya,” jelas Gerungan.
Ia mengatakan bahwa May Day harus menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan untuk membentuk kerja sama untuk kesejahteraan pekerja Indonesia.
“Ini adalah momentum dimana semua kekuatan komponen bangsa harus bekerja sama satu sama lain,” tambahnya.
“Kita bisa menggunakan ini (May Day) sebagai momentum untuk mengikat diri kita untuk berbicara tentang patriotisme, untuk menjadikannya momentum (kerjasama) antara industri, pekerja, serta pemerintah,” lanjutnya.
Presiden Prabowo telah menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk menghapus outsourcing.
Beliau mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh yang direncanakan akan melakukan studi mendalam tentang proses transisi untuk menghapus outsourcing, sambil mempertimbangkan iklim investasi.
“Kita ingin menghapus outsourcing. Namun, kita juga harus realistis. Kita juga harus melindungi kepentingan investor. Jika mereka tidak berinvestasi, tidak akan ada pabrik, dan pekerja tidak bisa bekerja,” tambahnya pada acara May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Kamis.
Di samping itu, beliau mengumumkan pembentukan sebuah tim tugas pemutusan hubungan kerja untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja sepihak dan mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Sektor Maritim dan Perikanan.
Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan diam terhadap ketidakadilan terhadap pekerja.
“Jika perlu, negara akan campur tangan,” katanya.
Ucapan beliau disambut dengan antusiasme oleh para pemimpin serikat pekerja, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang juga bergabung dalam acara May Day.
Berita terkait: Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dibentuk untuk mengakhiri outsourcing
Berita terkait: Regulasi Cipta Kerja memberikan perlindungan kepada pekerja: Menteri
Berita terkait: Kontrak outsourcing menjadi masalah besar di era digital: UNI Apro
Penerjemah: Arnidhya Nur Zhafira, Yashinta Difa
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025