loading…
Sekolah Kebijakan Kita mengadakan diskusi publik berjudul ‘Polemik Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD’ di Twin House, Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (25/1/2026). Foto/Danandaya Arya Putra
JAKARTA – Sekolah Kebijakan Kita baru saja menyelenggarakan diskusi publik dengan topik Polemik Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD. Acara berlangsung di Twin House, Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (25/1/2026). Diskusi ini dimaksudkan sebagai sebuah ruang dialog terbuka untuk membahas dinamika, implikasi demokrasi, serta berbagai pandangan mengenai wacana pemilihan pemimpin daerah melalui DPRD.
Beberapa narasumber dari beragam latar belakang hadir dalam acara ini. Mereka adalah Peneliti dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Iqbal Kholidin, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini, Politisi Muda dari PDIP Cintya Amanda Labetta, serta Politisi Muda dari Partai Perindo, Manik Marganamahendra.
Dalam kesempatan itu, semua pembicara sepakat untuk menolak kemungkinan pilkada dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu di mana kepala daerah nantinya dipilih oleh anggota DPRD. Kepala Sekolah Kebijakan Kita, Agus Taufiq, menekankan bahwa acara ini adalah bagian dari usaha mereka untuk meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik.
Menurut Agus, perdebatan tentang pilkada tidak langsung ini seharusnya tidak berhenti hanya pada pro dan kontra saja. Pembahasan perlu diletakan dalam kerangka kepentingan demokrasi untuk jangka panjang. “Ruang diskusi publik seperti ini sangat penting agar masyarakat bisa paham sepenuhnya tentang konsekuensi dari suatu kebijakan negara,” ujarnya. Ia menambahkan, hal ini juga untuk memastikan bahwa setiap perubahan sistem demokrasi tetap berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Melalui forum tersebut, Sekolah Kebijakan Kita ingin menunjukkan komitmen mereka untuk terus menyediakan ruang diskusi publik yang inklusif dan seimbang. Tujuanya adalah untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kebijakan yang strategis dan mendorong partisipasi publik dalam demokrasi.
1. Manik Margamahendra
Setelah diskusi, Manik berharap kegiatan seperti ini bisa memicu perbincangan yang lebih luas di masyarakat tentang isu-isu pemilu. Dia menegaskan bahwa pemilu langsung bukan cuma kepentingan para elit politik saja, tetapi menyangkut semua warga negara yang punya hak menentukan siapa pemimpin mereka di tingkat daerah.
“Karena siapa yang kita pilih, lalu siapa yang akan jadi pemimpin kita di tingkat daerah atau provinsi, itu sebenarnya adalah hasil dari pilihan dan pikiran masyarakat sendiri,” kata Manik.